Politik Pemerintahan

Pemprov Setuju Penutupan Jalan Raya Porong, Ini Syaratnya

Surabaya (beritajatim.com) – Kepala Dinas PU Bina Marga Provinsi Jatim, Gatot Sulistyo Hadi mendukung langkah Balai Besar Pelaksana Jalan Nasional (BBPJN) VIII terkait penutupan permanen Jalan Raya Porong. Ini karena kondisi ambles dan dikhawatirkan sewaktu-waktu membahayakan pengguna jalan.

“Kami mendukung adanya penutupan Jalan Raya Porong, hanya saja Jalan Raya Porong masuk dalam wilayah Kabupaten Sidoarjo dan perlu adanya pendapat dari Bupati Sidoarjo mengenai penutupan itu. Kaitannya dengan aktivitas ekonomi di sekitar jalan itu. Karena masih ada beberapa toko di bekas tanggul, bekas pasar, itu masih buka. Kalau ditutup juga kasihan. Ini juga harus dipertimbangkan secara matang,” tegasnya kepada beritajatim.com di kantornya, Senin (23/12/2019).

Selain itu, Gatot mengakui, ada sebagian warga Sidoarjo, terutama pengguna sepeda motor, keberatan bila Jalan Raya Porong ditutup. Tetapi di sisi lain, biaya pemeliharaan jalan itu juga besar. Selain itu, status Jalan Raya Porong saat ini masih merupakan jalan nasional, bukan jalan provinsi. Kewenangan tetap ada di BBPJN VIII.

Meski demikian, penutupan Jalan Raya Porong tidak bisa dilakukan secara serta merta. Perlu ada kajian bersama yang diputuskan dalam sebuah rapat yang melibatkan semua pihak terkait. “Perlu pendapatnya Pak Bupati. Kalau Pak Bupati mau merapatkan, monggo. Kami diajak. Melibatkan perhubungan, melibatkan Balai Besar (BBPJN VIII), melibatkan forum lalu lintas (Forlalin),” jelasnya.

Kepala BBPJN VIII, Achmad Subki sebelumnya mengatakan, Balai Besar sudah mengajukan peralihan status Jalan Raya Porong itu kepada pihak Pemprov Jawa Timur.

Subki mengatakan, pemeliharaan Jalan Raya Porong, yang sudah mengalami penurunan akibat semburan Lumpur Lapindo itu, saat ini sudah tidak menjadi prioritas BBPJN VIII. Menurutnya, beban pemeliharaan jalan itu sangat besar. Padahal, pemerintah pusat sudah menyediakan Jalan Arteri Porong sebagai ganti jalan yang terdampak bencana lumpur Sidoarjo itu.

BBPJN VIII sejak beberapa waktu lalu sudah mulai mengalihkan fokus pemeliharaan jalan untuk Jalan Arteri Porong dan sudah akan melepaskan Jalan Raya Porong sebagai jalan nasional. Hanya saja, surat BBPJN VIII tentang pelepasan jalan nasional dan penutupan secara permanen jalan itu, yang diajukan kepada Pemprov Jatim, belum mendapat respon.

Gatot mengatakan, pelepasan Jalan Raya Porong dari status jalan nasional memang memungkinkan. Bila pelepasan itu disepakati semua pihak, Jalan Raya Porong akan menjadi non status. “Sebetulnya mungkin, karena jalan itu sudah tersedia semua (jalan arteri Porong). Sudah bagus semua. Kalau dilepas, non status akhirnya. Non status. Jadi, sudah tidak digunakan lagi,” katanya.

Namun, pelepasan status itu menurutnya juga harus melalui kajian bersama. Harus ada survei yang dilakukan secara bersama-sama melibatkan semua pihak, termasuk Pemkab Sidoarjo.

Gatot kembali menegaskan, Dinas PU Bina Marga Jatim sepakat Jalan Raya Porong ditutup dan dialihkan statusnya menjadi bukan jalan nasional maupun jalan provinsi, tetapi masih menunggu persetujuan bupati. “Yang kami pikirkan cuma statemen dari Kabupaten Sidoarjo seperti apa? Karena di situ masih ada perdagangan, toko-toko yang masih buka. Karena akhirnya (kalau ditutup) enggak laku. Itu saja,” pungkasnya. (tok/kun)

Apa Reaksi Anda?

Komentar