Politik Pemerintahan

52,61 Persen Transportasi Publik Jatim Berhenti Operasi, Ini Rinciannya

Surabaya (beritajatim.com) – Pemerintah Provinsi Jatim tengah menyiapkan skema social safety net alias jaring pengaman sosial di sektor layanan transportasi publik yang mengalami penurunan cukup signifikan sebesar 52,61 persen berhenti beroperasi.

Hal itu disampaikan Wakil Gubernur Jatim, Emil Elestianto Dardak saat memimpin rapat bersama Organisasi Angkutan Darat (Organda), perwakilan perusahaan transportasi online, dan perwakilan Koperasi Taxi Bandara Internasional Juanda, di Gedung Negara Grahadi Surabaya, Minggu (5/4/2020) malam.

Skema social safety net tersebut, ujar Wagub Emil Dardak, disiapkan untuk para pekerja yang aktivitas bekerjanya terhenti akibat Covid-19. Khususnya, bagi mereka yang tidak termasuk dalam penerima bantuan sosial berdasarkan data terpadu kesejahteraan sosial (DTKS). Program tersebut akan diberikan kepada mitra kerja dan mereka yang non karyawan tetap, seperti para driver.

“Kami meminta data para mitra kerja secara lengkap, by name by address kepada organda, perusahaan transportasi online, dan koperasi taxi, untuk menyalurkan social safety net ini. Kita mencoba semaksimal mungkin untuk mencari solusi dari dampak wabah Covid-19 ini,” katanya.

Orang nomor dua di Jatim ini menambahkan, nominal anggaran yang disiapkan untuk social safety net tersebut sedang dibicarakan antara Gubernur Jatim Khofifah
Indar Parawansa dengan Ketua dan para Wakil Ketua DPRD Jatim.

Dirinya berharap, usai komunikasi tersebut dibicarakan, maka program tersebut bisa ditiru oleh pemerintah kabupaten/kota di seluruh Jatim.

“Hal ini tidak akan bisa optimal, tanpa peran serta kabupaten/kota. Alhamdulillah, dari komunikasi kami dengan rekan-rekan Bupati dan Walikota, mereka punya antusiasime yang tinggi untuk berbuat sesuatu kepada masyarakat yang terdampak Covid-19. Semoga keseriusan pemprov untuk social safety net ini menjadi penyemangat untuk sama-sama kita bergotong-royong,” katanya.

Emil menambahkan, bahwa para penerima social safety net yang akan disalurkan oleh Pemprov Jatim, tetap diperbolehkan untuk mendapatkan bantuan dari pemkab atau pemkot setempat. Pasalnya, kebutuhan hidup di masing-masing kabupaten/kota bisa berbeda-beda.

“Artinya, kami telah menyampaikan, kalau memang dirasa bantuan kami belum memenuhi, dan harus ditambah lagi dari kabupaten/kota, itu tetap diperbolehkan. Jadi, para penerima yang sudah dapat dari pemprov boleh menerima lagi dari pemkot/pemkab, sama sekali tidak ada larangan,” tegasnya.

Selain skema social safety net, ujar Emil, pemerintah pusat melalui Kementerian Tenaga Kerja (Kemenaker) RI juga telah menyiapkan stimulus, khususnya bagi karyawan formal yang terpaksa dirumahkan akibat pandemi Covid-19. Stimulus yang diberikan Kemenaker RI berupa uang tunai Rp 600 ribu per bulan, yang akan diberikan selama empat bulan.

Dalam kesempatan yang sama, Kepala Dinas Tenaga Kerja Jatim, Himawan Estu Bagijo mengatakan, terkait stimulus kepada karyawan formal, Kemenaker RI meminta syarat berupa nomor KTP, by name by address. Pemberian tersebut disyaratkan harus sepengetahuan perusahaan yang mempekerjakan mereka.

“Kami sudah mengirim data sekitar tujuh ribu penerima stimulus ini ke Kemenaker, berikutnya hari Rabu besok akan kami kirim lagi. Jadi, data dari organda tetap kita masukkan. Semua perusahaan yang membuat perjanjian resmi dengan gaji dan upah, itu termasuk pekerja formal,” katanya.

Sementara itu, Kepala Dinas Perhubungan Jatim, Nyono mengatakan, berhenti beroperasionalnya 52,61 persen armada layanan transportasi publik di Jatim akibat penurunan penumpang mencapai 50 persen.

Di antaranya, bus Antar Kota Antar Provinsi (AKAP). Dari 2.090 armada bus yang beroperasi, kini tinggal 10 persen saja, alias 209 bus yang masih beroperasi.

Kemudian, bus Antar Kota Dalam Provinsi (AKDP). Yang semula dari 4.945 armada bus, saat ini tinggal 495 bus saja yang beroperasi. Lalu bus kota di Surabaya yang jumlahnya 34 armada, saat ini tinggal 2 bus yang beroperasi. Sedang untuk Mobil Penumpang Umum (MPU), dari 6.112 mobil, kini hanya 1.833 yang beroperasi, kemudian taxi yang jumlahnya 1.112, saat ini tinggal 334 taxi yang masih beroperasi.

Sedang angkutan sewa umum yang jumlahnya mencapai 575 kendaraan, kini hanya 230 yang beroperasi. Angkutan Antar Jemput (AAJ) dari 242 mobil, kini hanya 12 kendaraan saja yang beroperasi. Kemudian, armada sektor pariwisata hampir semuanya tidak beroperasi akibat semua tempat wisata sudah tutup. Kemudian, transportasi roda empat online, dari 45 ribu, saat ini hanya 25 ribu yang beroperasi.

Nyono menambahkan, untuk kendaaraan online roda dua, dari 60 ribu, saat ini tinggal 35 ribu yang beroperasi. Kemudian untuk angkutan barang, dari 2.500 armada, kini hanya 1.000 saja yang beroperasi. Sehingga, secara keseluruhan, saat ini jumlah armada transportasi publik yang beroperasi tinggal 48 persen saja. Sisanya, sebesar 52,61 persen sudah tidak beroperasi lagi.

“Ini berdampak pada kru dan semua pegawai yang terkait dalam operasi kendaraan tersebut, dari perhitungan kami, ada sekitar 75.802 orang yang akan terdampak,” katanya.

Dalam kesempatan ini, Ketua DPD Organda Jatim, Busairi Mustafa memberikan apresiasi atas inisiatif Pemprov Jatim dalam memberikan bantuan untuk kelangsungan hidup para karyawan yang bekerja di sektor transportasi publik, baik formal maupun non formal.

Diakuinya, bahwa saat ini armada-armada transportasi publik mengalami penurunan penumpang yang sangat signifikan. Dicontohkannya, armada bus di Malang, dalam sekali rute perjalanan, hanya mampu untung Rp 7000 saja.

“Di Malang hanya sepuluh persen saja yang jalan, tapi karena sepinya penumpang, ada enam bus, yang jalan baru satu, itu pun isi penumpang maksimal sepuluh orang. Saya pernah bertanya, saldo setelah sekali operasional berapa? Ternyata saldonya hanya tujuh ribu rupiah,” pungkasnya. [tok/but]

Apa Reaksi Anda?

Komentar