Politik Pemerintahan

5000 Korban PHK Terima Bantuan Sosial dari Pemkab Sidoarjo

Sidoarjo (beritajatim.com) – Pj Bupati Sidoarjo, Hudiyono, secara simbolis menyerahkan bantuan sosial berupa uang tunai sebesar Rp 600 ribu, kepada 25 buruh korban pemutusan hubungan kerja (PHK) di Kabupaten Sidoarjo di Pendopo Delta Wibawa, Senin (14/12/2020) .

Di hari yang sama, ribuan korban PHK di Sidoarjo juga mendapatkan bantuan sosial. Pencairan bantuan tersebar di beberapa titik. Salah satunya di Kantor BPR Delta Artha untuk mencegah kerumunan massa.

Kepala Dinas Sosial Kabupaten Sidoarjo, Tirto Adi mengatakan, bantuan tersebut sebagai stimulan agar para korban PHK tetap semangat dan termotivasi kembali. “Total anggaran yang kami keluarkan untuk bantuan ini sebesar Rp 3 miliar untuk 5000 korban PHK se-Sidoarjo,” ujarnya.

Di hadapan korban PHK yang hadir di pendopo, Tirto Adi juga menyampaikan permohonan maaf bila dirasa bantuan tersebut baru ada sekarang. Sebab, ia mengaku harus memastikan bantuan tersebut sudah sesuai regulasi yang ada.

Sementara itu, Pj. Bupati Sidoarjo, Hudiyono dalam sambutannya menyampaikan, bantuan ini merupakan wujud hadirnya pemerintah dalam permasalahan yang dihadapi warga. Terlebih di masa pandemi ini.

“Untuk pekerja yang kurang beruntung karena ter-PHK, pemerintah telah hadir. Selain memberikan bantuan, pemkab juga telah berupaya berdiskusi dengan para pengusaha saat menetapkan UMK agar menemukan solusi yang tepat,” ujar Hudiyono.

Selain itu, sambung Hudiyono, kebutuhan dasar warga yang terkena PHK juga sudah dipenuhi oleh Pemkab Sidoarjo. Mulai dari sekolah gratis untuk anak-anaknya hingga jaminan kesehatan. Bahkan ke depan, Hudiyono akan mencoba mengupayakan keringanan tagihan listrik dan keringanan pajak.

“Pemerintah tidak pernah diam. Selalu mengupayakan solusi bagi kesejahteraan warga,” sebut Kabiro Kessos Pemprov Jatim itu

Pj Bupati Sidoarjo Hudiyono meminta proses pembagian bantuan untuk korban PHK di Sidoarjo tetap terapkan protokol kesehatan, dan jangan sampai terjadi kerumunan. “Pembagiannya harus disalurkan ke wilayah masing-masing. Petugas bank yang turun, bukan warga dikumpulkan di bank, nanti bisa mendatangkan kluster baru,” imbuhnya.

Bantuan yang dikucurkan ini merupakan dana dari APBD Sidoarjo tahun 2020. Ada sekira Rp 3 miliar yang dialokasikan untuk sekira 5.000 warga Sidoarjo yang terkena PHK atau dirumahkan selama pandemi ini.

Ribuan orang itu sebelumnya bekerja di sekira 65 perusahaan di Sidoarjo. Mereka dirumahkan akibat kondisi perusahaan kurang baik gara-gara pandemi covid-19. “Yang berhak menerima bantuan ini hanya korban PHK yang ber-KTP Sidoarjo,” tutupnya. [isa/suf]



Apa Reaksi Anda?

Komentar