Politik Pemerintahan

50 Persen DBHCT 2021 Pamekasan untuk Kesejahteraan Masyarakat

Pamekasan (beritajatim.com) – Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Pamekasan, mengalokasikan anggaran Dana Bagi Hasil Cukai Tembakau (DBHCT) 2021 untuk tiga bidang berbeda, yakni bidang kesehatan, kesejahteraan masyarakat dan penegakan hukum.

Bahkan dari total anggaran DBHCT sebesar Rp 64,5 miliar, sebesar 50 persen di antaranya diperuntukkan pada bidang kesejahteraan masyarakat. Sementara sisanya untuk dua bidang lainnya, meliputi sebesar 25 persen untuk bidang kesehatan dan 25 lainnya untuk bidang penegakan hukum.

“DBHCT ini nantinya dikelola setiap leading sektor berbeda. Bidang kesehatan ditangani Dinas Kesehatan dan RSUD Waru, bidang penegakan hukum akan dibentuk Satgas (Satuan Tugas) dengan melibatkan penegak hukum dan tim agen informan,” kata Kabag Perekonomian Setda Pamekasan, Sri Puji Astutik, Senin (7/6/2021).

Sementara untuk bidang kesejahreraan masyarakat dialokasikan untuk berbagai sektor dengan beragam leading sektor berbeda. “Dari separuh anggaran untuk bidang ini, sebesar 15 persen diperuntukkan bagi peningkatan kualitas bahan baku yang akan ditangani Dinas Pertanian, dan kegiatan pelatihan ditangani Disnakertans,” ungkapnya.

“Termasuk juga anggaran yang diberikan kepada buruh tani tambakau dan butuh pabrik rokok, setiap orang menerima sebesar Rp 300 ribu setiap bulan dan data penerima berasal dari Dinas Pertanian. Sedangkan untuk data pekerja pabrik rokok berasal dari Disperindag,” jelasnya.

Proses bantuan tersebut nantinya bakal diberikan selama enam bulan, namun orang yang berhak menerima hal itu belum pernah menerima bantuan yang dikucurkan pemerintah. Seperti Bantuan Langsung Tunai (BLT), Program Keluarga Harapan (PKH) dan jenis bantuan lainnya.

“Persyaratan itu sebenarnya sudah diatur dalam ketentuan penyaluran BLT dari anggaran DBHCT, termasuk seorang anak pekerja di pabrik rokok. Tapi masih dalam satu KK (Kartu Keluarga) dengan orang tua sebagai penerima PKH, ini dapat menerima bantuan BLT DBHCT,” imbuhnya.

Tidak hanya itu, alokasi anggaran DBHCT tersebut juga dilakukan sebagai bentuk upaya pencegahan terhadap peredaran rokok ilegal di wilayah setempat. “Hal ini kita lakukan untuk menekan rokok ilegal, baik di tingkat produsen maupun peredarannya. Salah satunya melalui kegiatan sosialisasi, pengawasan dan penegakan hukum,” tegasnya.

“Dari itu, nanti kita akan bekerjasama dengan pihak Bea Cukai dan membentuk agen informan di tingkat desa/kelurahan. Sekaligus memaksimalkan pengawasan untuk menekan peredaran rokok ilegal,” pungkasnya. [pin/kun]



Apa Reaksi Anda?

Komentar