Politik Pemerintahan

49 Ribu Pemilih ‘Hilang’ Dari Daftar Pemilih, Bawaslu Sumenep Protes KPU

Sumenep (beritajatim.com) – Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) Kabupaten Sumenep segera menggelar rapat pleno intern menyusul temuan ‘hilangnya’ 49 ribu lebih pemilih dari daftar pemilih Pilbup 2020 jika dibandingkan dengan DPT Pemilu 2019.

“Kami tidak paham, apa dasar KPU menetapkan menjadi Daftar Pemilih Sementara (DPS), sementara temuan kami ada 9 kecamatan yang datanya amburadul. Kenapa ini kok tidak diperbaiki dulu,” kata Ketua Bawaslu Sumenep, Anwar Noris, Rabu (16/09/2020).

Versi Bawaslu, ada perubahan data di sembilan kecamatan, dari rekapitulasi di tingkat PPK (kecamatan) dengan rekapitulasi di tingkat KPU (Kabupaten). Akibatnya ada selisih data 49 ribu lebih pemilih yang hilang dari data DPT Pemilu 2019.

“Saat rapat pleno perbaikan, ternyata hanya 1 kecamatan yang dihadirkan, yakni kecamatan pragaan. Sedangkan 8 kecamatan lain seperti Saronggi, Guluk-guluk, Raas, dan kecamatan lainnya, tidak dihadirkan. Padahal kecamatan-kecamatan itu datanya pun carut marut,” ujar Noris.

Bawaslu kemudian mengajukan keberatan dan meminta agar rapat pleno untuk penetapan DPS ditunda. Namun KPU tetap melanjutkan pleno. Akibatnya, komisioner Bawaslu memilih ‘Walk Out’ dari Rapat Pleno Perbaikan Hasil Rekapitulasi Daftar Pemilih Hasil Pemutakhiran (DPHP) yang digelar KPU.

“Kami sudah meminta supaya pleno ditunda. Tapi tidak digubris. Padahal ini jelas ada perubahan data. Yang dibaca PPK saat rekap di kecamatan, beda dengan data saat rekap di KPU,” paparnya.

Karena itulah, lanjutnya, Bawaslu akan menggelar rapat pleno intern untuk menindaklanjuti temuan selisih data pemilih, apakah ada indikasi pelanggaran atau tidak.

“Selisih data 49 ribu lebih itu bukan angka yang kecil. Kami khawatir ada kesemrawutan pemutakhiran data. Masyarakat yang akan jadi korban. Kami segera melakukan pleno untuk menindaklanjuti itu,” tegasnya.

Sementara Ketua KPU Sumenep, A. Waris menjelaskan, pihaknya tetap melanjutkan rapat pleno perbaikan itu, karena memang hanya 1 kecamatan yakni Kecamatan Pragaan yang salah input data A-KWK. Sedangkan 8 kecamatan yang disebut Bawaslu juga ada perbedaan data, sudah membacakan secara benar pada tanggal 12 September lalu.

“Pleno ini merupakan pleno perbaikan dari pleno pada tanggal 12 lalu. Saat pleno 12 September itu, Bawaslu tidak memberikan masukan seperti yang disampaikan tadi. Mangkanya forum ini tetap kami lanjutkan dan dilakukan penetapan DPS,” ujarnya. (tem/ted)





Apa Reaksi Anda?

Komentar