Politik Pemerintahan

4 Kriteria Bupati Ideal dalam Kacamata Akademisi

Jember (beritajatim.com) – Bagaimana memilih bupati yang ideal bagi sebuah daerah? Hermanto Rohman, akademisi Universitas Jember di Kabupaten Jember, Jawa Timur, menyodorkan empat kriteria yang bisa menjadi panduan publik untuk memilih.

“Pertama, mampu menjalin hubungan kerjasama yang baik dengan unsur penyelenggara pemerintahan daerah lainnya, yaitu dengan DPRD. Selain itu mampu membangun kerja yang harmonis dengan perangkat daerah atau birokrasi sebagai pihak yang membantu kepala daerah dalam menjalankan tugasnya,” kata Hermanto, Minggu (20/9/2020).

Kedua, bupati harus mampu menyelenggarakan pemerintahan yang mengutamakan kehidupan masyarakat yang tertib, tenteram, dan demokratis. Dia juga harus menjaga etika moral dan norma peraturan perundang-undangan yang berlaku.

“Ketiga, mampu menerapkan pemerintahan yang bersih dan baik (clean government). Keempat, mampu menjalankan program strategis nasional daerah, yang dibangun dengan hubungan kerjasama secara vertikal, baik dengan provinsi dan pusat, maupun dengan perangkat daerah atau birokrasi,” kata Hermanto.

Empat kriteria tersebut membutuhkan kemampuan manajerial dan kemampuan komunikasi serta kerjasama dengan lembaga sesama penyelenggara pemerintahan daerah. “Kemampuan ini menjadi modal dalam membangun tata kelola pemerintahan yang baik dan inovatif, serta dalam menjalankan urusan wajib atau pelayanan dasar, maupun pilihan,” kata Hermanto.

Seorang kepala daerah harus mampu membangun komitmen dan kepercayaan yang baik. “Komitmen dalam hal ini adalah tata kelola dan penyelenggaraan urusan yang didasari keberpihakan serta anti korupsi. Trust atau kepercayaan yang baik adalah membangun rasa kepercayaan antarpenyelenggara pemerintahan daerah serta dengan perangkat birokrasinya,” kata mantan aktivis Pergerakan Mahasiswa Islam Indonesia ini.

“Komitmen dan trust tersebut tidak sempurna jika tidak dikuatkan dengan semangat kerjasama, sinergi yang baik antarpenyelenggara pemerintahan daerah, dan dengan swasta serta unsur stakeholders lain seperti perguruan tinggi, termasuk juga pemerintahan provinsi maupun kementerian,” kata Hermanto. [wir/but]





Apa Reaksi Anda?

Komentar