Politik Pemerintahan

366 Pejabat Jember Ikuti Prosesi Pengembalian Jabatan

Proses dipimpin langsung Wakil Bupati Abdul Muqiet Arief yang saat ini menjadi pelaksana tugas bupati

Jember (beritajatim.com) – Sebanyak 366 orang pejabat eselon II, III, dan IV Pemerintah Kabupaten Jember, Jawa Timur, mengikuti proses pengembalian jabatan pada posisi sebelum 3 Januari 2018, di Aula PB Sudirman, Kantor Bupati Jember, Jumat (13/11/2020). Proses dipimpin langsung Wakil Bupati Abdul Muqiet Arief yang saat ini menjadi pelaksana tugas bupati.

Sekretaris Daerah Kabupaten Jember Mirfano mengatakan, prosesi ini merupakan tindak lanjut rekomendasi Menteri Dalam Negeri. “Data kami terakhir yang diverifikasi berkali-kali di Jakarta dan Surabaya, di Inspektorat Jenderal dan Pemerintah Provinsi, kami menemukan 385 nama dari 15 surat keputusan mutasi dan 1 surat keputusan demisioner. Sudah dibuat berita acaranya,” katanya.

Rekomendasi Mendagri tertanggal 11 November 2019 memerintahkan pencabutan 15 SK mutasi, satu SK demisioner, dan satu SK pengangkatan kembali dalam pejabat yang dilakukan demisioner. “Total 17 SK, tapi yang dibatalkan 15 SK mutasi dan satu SK demisioner,” kata Mirfano.

Dari 385 nama dilakukan pelacakan lagi, ternyata ada satu nama pejabat meninggal dan lima nama ganda. “Sehingga total bersihnya ada 379 nama. Dari 379 itu, ada 12 nama yang tidak kami kembalikan pada saat ini, karena empat orang inspektorat dan delapan orang adalah pejabat yang sebelumnya menduduki jabatan di Dinas Kependudukan,” kata Mirfano.

“Jadi yang kami undang ada 367 orang (pejabat). Tapi tadi pagi saya dapat informasi, masih ada satu orang yang pensiun. Jadi total ada 366 orang (pejabat yang mengikuti prosesi pengembalian jabatan),” kata Mirfano.

Penataan jabatan terhadap delapan orang yang sebelumnya menduduki jabatan di Dispenduk baru akan dilakukan pada pengisian jabatan berikutnya sesuai peraturan bupati kedudukan susunan organisasi dan tata kerja (KSOTK) baru. “Jadi dalam waktu dekat, kami akan mengajukan izin mutasi dan pengisian jabatan,” kata Mirfano.

Mirfano sudah melayangkan surat ke Komisi Aparatur Sipil Negara dan dibalas pada 6 November 2020. “Prinsipnya, pertama, melaksanakan rekomendasi Mendagri. Jadi KASN mendukung untuk segera melaksanakan rekomendasi hasil pemeriksaan khusus. Kedua, hasil open biding, diminta sedapatnya dipertimbangkan kembali untuk penataan jabatan berikutnya pada KSOTK 2020,” katanya.

Tujuh orang pejabat hasil lelang terbuka (open biding) sudah diikutsertakan dalam penataan sesuai rekomendasi KASN. “(Hasil open biding) tidak dianulir, karena dalam surat KASN sudah jelas: hasil open biding dapatnya dipertimbangkan kembali untuk penataan jabatan pada KSOTK 2020. Jadi akan kami pakai itu, kemudian kami konsultasikan lagi ketika penataan,” kata Mirfano.

Bagaimana dengan pelaksanaan program kerja yang sudah disusun dan dilaksanakan pejabat lama? “Kita sesuaikanlah. Selesai dari ini mereka langsung bikin administrasinya, mulai dari pengguna anggaran, kuasa pengguna anggaran. PPK, PPTK, segala macam, saya pikir dalam waktu dekat bisa kami selesaikan administrasinya,” kata Mirfano.

Proses pengembalian jabatan ini mengikuti protokol Covid-19. Tidak semua pejabat berada di ruangan aula PB Sudirman. Sebagian mengikuti prosesi melalui konferensi telekomunikasi. Sementara pejabat yang hadir duduk berjarak dua meter satu dengan yang lain. [wir/suf]





Apa Reaksi Anda?

Komentar