Politik Pemerintahan

3 Bulan Jelang Lengser, DPRD Surabaya Minta Risma Tak Lakukan Kebijakan Strategis

Arif Fathoni

Surabaya (beritajatim.com) – Wali Kota Surabaya Tri Rismaharini dikabarkan mengajukan mutasi sekitar 20 orang lebih aparatur sipil negara (ASN) di lingkungan Pemkot Surabaya ke Mendagri melalui Gubernur Jatim.

Menanggapi informasi ini, Anggota Komisi A DPRD Kota Surabaya, Arif Fathoni berpendapat kebijakan Wali Kota Risma ini sangat tidak elok dan tidak pantas.

“Saya pikir lebih bijak Bu Risma tidak melakukan kebijakan strategis, mengingat jabatannya tinggal menunggu hari,” kata Arif Fathoni, Rabu (18/11/2020).

Apalagi, lanjut dia, kabar pengajuan mutasi pejabat di Pemkot Surabaya itu diduga bukan didasari penilaian kinerja dan prestasi. “Saya menyakini pengajuan mutasi itu bukan berdasarkan penilaian kinerja, tapi lebih karena like and dislike,” ujar dia.

Arif Fathoni yang juga Ketua DPD Partai Golkar Surabaya ini menjelaskan jika pasca coblosan Pilkada Surabaya 9 Desember 2020, secara de facto Risma bukan lagi pemimpin Kota Surabaya, karena rakyat sudah memberikan mandat kepada pasangan calon wali kota dan wakil wali kota yang menang.

Menurut dia, lebih baik Bu Risma fokus kepada penetrasi program akhir tahun yang sudah direncanakan, baik melalui APBD murni maupun perubahan. “Sehingga Bu Risma bisa mengakhiri karir politiknya sebagai wali kota dengan catatan bagus,” ungkap Toni.

Di sisi lain, Pengamat Sosial Politik dari Universitas Negeri Surabaya (Unesa) Agus Mahfud Fauzi menilai jika mutasi ASN itu benar dilakukan oleh Wali Kota Risma, maka akan menimbulkan interpretasi politik.

“Selain itu, secara etika juga tidak pantas, mengingat akhir masa jabatannya sebagai wali kota tinggal menghitung hari,” kata Agus.

Mantan Komisioner KPU Provinsi Jawa Timur ini menerangkan, berdasarkan Pasal 71 Undang-Undang  Nomor 10 Tahun 2016,  disebutkan gubernur atau wakil gubernur, bupati atau wakil bupati dan wali kota atau wakil wali kota dilarang melakukan  penggantian pejabat 6 bulan sebelum  tanggal penetapan pasangan calon sampai dengan akhir masa jabatan kecuali mendapat persetujuan  tertulis dan menteri.

“Secara etika juga tidak pantas. Seharusnya jika melakukan evaluasi terhadap pejabatnya atau ASN di Pemkot Surabaya, bisa dilakukan sebelum pilkada. Karena logikanya, user atau yang akan memakai itu kepala daerah yang menang,” tandas dia.(ifw/ted)





Apa Reaksi Anda?

Komentar