Politik Pemerintahan

2 TPS Bakal Coblosan Ulang, KPU Kota Malang Minta Kiriman Surat Suara KPU RI

Malang (beritajatim.com) – KPU Kota Malang mengaku baru mendapat informasi secara lisan tentang rencana Bawaslu Kota Malang bakal membuat rekomendasi untuk Pemungutan Suara Ulang (PSU) di TPS 9 di Bunulrejo dan TPS 14 di Penanggungan.

Divisi Teknis Penyelenggaraan KPU Kota Malang, Aminah Asminingtyas mengatakan, pihaknya sedang menunggu rekomendasi resmi dari Bawaslu sebagai dasar melakukan PSU. KPU Kota Malang bakal meminta logistik tambahan ke KPU RI jika PSU dilakukan di dua TPS ini.

“Tentunya kami butuh rekomendasi resmi dari Bawaslu. Selanjutnya kami minta tambahan surat suara. Karena setiap KPU Kota punya cadangan seribu surat suara di KPU RI,” ujar Aminah, Sabtu, (20/4/2019).

Aminah menyebut di dua TPS masih sedang didalami pelanggaran apa yang mengharuskan dilakukan PSU. Sebab, berdasarkan UU di PKPU No 3 Tahun 2019 dan UU 7 Pasal 372-374 tahun 2017 tentang Pemilu harus ada 4 alasan yang mendasari PSU dilakukan.

“Pertama, berdasarkan penelitian PTPS, menyampaikan atau menemukan di TPS tersebut membuka kotak suara dan atau berkas suara tidak dilakukan sesuai tata cara. Kedua, Petugas KPPS meminta pemilih memberikan tanda khusus atau menandatangani surat suara yang telah dicoblos,” papar Aminah.

“Ketiga Petugas merusak lebih dari satu surat suara yang sudah digunakan sehingga surat itu tidak sah. Dan yang keempat, pemilih yang tidak memiliki e-KTP, dan tidak terdapaftar di DPT dan DPTb, namun melakukan pencoblosan,” imbuhnya.

KPU Kota Malang mengaku kebingungan jenis pelanggaran apa yang bisa mendasari empat klausul itu. Saat ini KPU sedang mempelajari dan menunggu rekomendasi resmi Bawaslu Kota Malang.

“Di TPS 9, 6 warga mendapat surat suara yang tidak seharusnya. Seharusnya hanya mendapat surat suara Pilpres dan DPD saja. Namun justru mendapat 5 surat suara beserta Pileg. Kalau di TPS 14 Penanggungan, tidak terdaftar menggunakan hak pilih tapi nyoblos pakai e-KTP hanya satu orang saja,” tandasnya.

Aminah menjelaskan sesuai regulasi, KPU memiliki waktu 10 hari sejak hari pertama pencoblosan untuk menyelenggarakan PSU. Jadi maksimal penyelenggaraan PSU adalah tanggal 27 April. (luc/kun)

Apa Reaksi Anda?

Komentar