Politik Pemerintahan

2 ASN Ini Pastikan Penuhi Panggilan Bawaslu Kabupaten Mojokerto

Yoko Priyono - Chairun Nisa mengembalikan formulir pendaftaran ke kantor DPC PPP Kabupaten Mojokerto beberapa waktu lalu. [Foto: misti/beritajatim]

Mojokerto (beritajatim.com) – Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) Kabupaten Mojokerto akan memangil dua Aparatur Sipil Negara (ASN) menyusul telah mendeklarasikan diri keduanya maju dalam bursa Calon Bupati (Cabup) Mojokerto, Selasa (21/1/2020) besok. Mereka memastikan akan datang memenuhi panggilan tersebut.

Keduanya adalah Kepala Dinas Koperasi dan UKM Kabupaten Mojokerto Yoko Priyono dan ASN Badan Pengendalian Penduduk, Keluarga Berencana dan Pemberdayaan Perempuan (DP2KBP2) Kabupaten Mojokerto, Kusnan Hariadi. Keduanya telah mendaftar dalam penjaringan Cabup-Cawabup di sejumlah partai politik (parpol).

Yoko mendeklarasikan diri maju bersama mantan Wakil Bupati Mojokerto periode 2010-2015, Choirunnisa. Keduanya telah mendaftarkan ke sejumlah parpol yakni PPP, Gerindra, Hanura dan PAN. Sedang Kusnan masuk penjaringan Partai NasDem, PPP, Hanura dan Gerindra.

Ketua Bawaslu Kabupaten Mojokerto, Aris Fakhrudin Asy’at mengatakan, pihaknya sudah melayangkan surat kepada keduanya. “Surat sudah saya layangkan. Rencananya besok, mereka akan kita mintai keterangan. Langkah awal kami, melakukan klarifikasi. Bukan yang lain,” ungkapnya, Senin (20/1/2020).

Sementara itu, Yoko Priyono menegaskan, ia akan patuh dan tunduk terhadap aturan. Bahkan, keputusan mengundurkan diri dari statusnya sebagai ASN, akan dilakukan pasca penetapan calon oleh Komisi Pemilihan Umum (KPU) Kabupaten Mojokerto. “Saya taat aturan, saya akan hadir dan nanti akan saya jelaskan ke Bawaslu,” katanya.

Senada diungkapkan disampaikan Kusnan Hariadi. Pencalonan dirinya dalam Pemilihan Bupati (Pilbup) 2020-2025 sudah terpikirkan dengan matang. Bahkan, setahun sebelum memasuki masa pensiun, ia sudah mengambil Masa Persiapan Pensiun (MPP). Surat Keputusan (SK) MPP tersebut sudah dikantongi sejak 1 Desember 2019.

“Saya sudah memiliki SK MPP sejak 1 Desember. Saya rasa tidak ada yang dilanggar. Tapi saya akan hadir di Bawaslu. Jika nantinya saya diharuskan mundur dari ASN karena pendaftaran ini, tidak ada masalah. Kalau memang aturannya seperti itu, saya akan ikuti,” tegasnya.

Kedua ASN tersebut dicurigai telah melanggar Peraturan Pemerintah Nomor 42 Tahun 2004 tentang Pembinaan Jiwa Korps dan Kode Etik Pegawai Negeri Sipil (PNS).

Dalam PP tersebut dijelaskan, ASN dilarang melakukan pendekatan kepada partai politik terkait rencana pengusulan pribadinya sebagai calon kepala daerah, memasang spanduk yang mempromosikan dirinya sebagai calon kepala daerah, dilarang mendeklarasikan dirinya sebagai calon kepala daerah hingga terlibat dalam deklarasi parpol.

Sementara, Bawaslu memiliki kewajiban melakukan pengawasan terhadap potensi-potensi pelanggaran yang dilakukan ASN dan TNI/Polri. Terlebih di momen pilkada serentak ASN, TNI, Polri diwajibkan netral. [tin/suf]





Apa Reaksi Anda?

Komentar