Politik Pemerintahan

19 Ribu ATM Kartu Kesejahteraan Sosial di Jember Zonk

Jember (beritajatim.com) – Sebanyak 19 ribu kartu anjungan tunai mandiri untuk program Kartu Kesejahteraan Sosial (KKS) di Kabupaten Jember, Jawa Timur, sudah dibagikan namun belum terisi nominal uang.

“ATM-nya zonk atau zero. Jadi sudah dibagikan tapi tidak terisi. Kami sudah laporkan (ke pemerintah pusat) by name by address sampai yang terkecil,” kata Kepala Dinas Sosial Jember Wahyu Setyo Handayani, Kamis (5/11/2020).

Itu hanya satu dari beberapa persoalan bantuan sosial di Jember. Menurut Wahyu, ada pula kegagalan pembukaan rekening kolektif untuk warga penerima bantuan. “Kalau kami perhatikan DTKS (Data Terpadu Kesejahteraan Sosial), itu kurang lebih 20 persen. Kami sudah punya BNBA (By Name By Address)-nya yang kemungkinan akan gagal Burekol (Buka Rekening Kolektif),” katanya.

Kegagalan pembukaan rekening kolektif ini dipicu permasalahan administrasi kependudukan. “Ternyata ada yang sudah lama menerima bantuan sosial, tapi tidak punya KTP dan kartu keluarga. Itu banyak. Akhirnya dengan adanya sistem non tunai jadi ketemu semua, karena sering gagal burekol dan KKS-nya zonk,” kata Wahyu.

Wahyu berharap momentum ini bisa menjadi pembenahan administrasi kependudukan. “Senyampang ada migrasi (bank yang mengelola keuangan bantuan sosial dari BNI ke Bank Mandiri), kita perbaiki adminduk dari penerima bansos yang mayoritas dhuafa (kaum miskin),” katanya.

Dari identifikasi masalah juga ditemukan, adanya jumlah nomor induk kependudukan yang tidak seragam dan adanya ketidakcocokan nama penerima dengan nomor induk kependudukan. “Misalkan nama Santi, ketika di-inquery Dinas Kependudukan (Dispenduk) di dusun tertentu, ada sebelas nama Santi, sehingga pendamping punya kewajiban bergandengan dengan pemerintah desa untuk (mengidentifikasi) Santi yang mana yang menerima bansos,” kata Wahyu.

Hal terberat yang harus segera ditangani oleh Dinsos adalah penerima bansos yang tak memiliki kartu tanda penduduk. “Teman-teman pendamping harus perekaman. Yang bisa diajak ke Dispenduk, ya harus direkam, karena memang tidak punya KTP dan kartu keluarga. Tapi kalau beliaunya sudah tidak produktif, teman-teman pendamping harus punya jadwal dengan teman-teman pendamping untuk door to door,” kata Wahyu.

Wakil Ketua Komisi D DPRD Jember Nur Hasan meminta kepada Dinas Sosial untuk berkoordinasi dengan Dispenduk untuk perekaman KTP warga tidak mampu. “Dispenduk siap dipanggil kapanpun menjemput masyarakat miskin dan orang-orang tua yang tidak punya KTP. Tolong dimanfaatkan. Kalau Dispenduk sulit, Anda lapor saya, saya akan telepon,” katanya. [wir/but]





Apa Reaksi Anda?

Komentar