Politik Pemerintahan

11 Partai Dukung HMP, Dorong Tindaklanjuti LHP BPK ke Aparat Hukum

Jember (beritajatim.com) – Sebelas pengurus partai politik yang memiliki kursi di DPRD Jember, Jawa Timur, menandatangani kesepakatan bersama untuk mendukung hak mengajukan pendapat (HMP). Bahkan mereka juga mendukung agar DPRD Jember menindaklanjuti hasil audit Badan Pemeriksa Keuangan ke aparat penegak hukum.

Pimpinan sebelas partai tersebut berkumpul di Rumah Makan Lestari, Rabu (29/7/2020) siang. Mereka berasal dari Partai Kebangkitan Bangsa, Partai Nasional Demokrat, Partai Gerindra, PDI Perjuangan, Partai Keadilan Sejahtera, Partai Persatuan Pembangunan, Partai Amanat Nasional, Partai Perindo, Partai Demokrat, Partai Golkar, dan Partai Berkarya.

Ada lima butir pertimbangan dukungan terhadap hak menyatakan pendapat yang dibacakan Bambang Wahjoe, Sekretaris Dewan Pimpinan Cabang PDIP Jember. “Pertama, hak tersebut telah didahului dengan tahapan hak interpelasi dan hak angket,” katanya.

Sebelas partai juga tidak melihat adanya itikad baik dari Bupati Faida untuk mengikuti perintah Menteri Dalam Negeri Muhammad Tito Karnavian dan Gubernur Khofifah Indar Parawansa terkait surat rekomendasi hasil pemeriksaan khusus. “Ketiga, bupati Jember nyata-nyata telah melanggar peraturan perundang-undangan yang berlaku,” kata Bambang.

Sebelas pimpinan cabang partai juga menyatakan prihatin dengan predikat disclaimer dalam laporan hasil pemeriksaan Badan Pemeriksa Keuangan RI terhadap pelaksanaan Anggaran Pendapatan Belanja Daerah 2019. “Baru kali ini Kabupaten Jember mendapat opini LHP BPK dengan predikat disclaimer,” kata Bambang.

Sekretaris Dewan Pimpinan Cabang Partai Demokrat Agusta Jaka Purwana menambahkan, disclaimer dinyatakan jika auditor dibatasi geraknya. “Tidak bisa mengumpulkan bukti audit secara sangat material, sehingga kewajaran laporan keuangan secara keseluruhan sangat diragukan,” katanya. Sebelas partai mendorong DPRD Jember agar menindaklanjuti LHP BPK itu ke aparat penegak hukum.

Bupati Faida sendiri dalam pernyataan tertulisnya yang dikirim ke DPRD Jember menilai usulan hak menyatakan pendapat itu tak prosedural. Dia juga merasa telah dirugikan, karena tidak mendapat dokumen materi dan alasan pengajuan usulan pendapat oleh pengusul hak menyatakan pendapat (HMP).

“Bupati Jember tidak dapat mengetahui secara pasti dan mendalam mengenai materi dan alasan pengajuan usulan pendapat oleh DPRD. Selain membawa kerugian bagi bupati, maka dari aspek hukum sebagai konsekuensi tidak diserahkannya dokumen materi dan alasan pengajuan usulan pendapat juga menyebabkan usulan hak menyatakan pendapat ini tidak memenuhi prosedur sebagaimana ditetapkan dalam pasal 78 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2018,” katanya. [wir/kun]





Apa Reaksi Anda?

Komentar