Politik Pemerintahan

101 Penghuni Lapas Klas IIB Mojokerto Tak Bisa Mencoblos, Ini Kata Ketua KPU

Mojokerto (beritajatim.com) – Sebanyak 101 penghuni Lembaga Pemasyarakatan Klas IIB Mojokerto tidak bisa menyalurkan hak pilihnya dalam Pemilihan Umum (Pemilu) karena tidak memiliki surat pindah pilih atau A5 sehingga tidak masuk Daftar Pemilih Tambahan (DPTb).

Ketua Komisi Pemilihan Umum (KPU) Kota Mojokerto, Saiful Amin Sholihin mengatakan, hasil keputusan MK di perpanjangan menjadi H-7 bagi mereka pada saat hari pencoblosan mengalami kondisi tertentu. “Di antaranya hal ini yang bersangkutan dalam proses hukum,” ungkapnya, Rabu (17/4/2019).

Masih kata Amin, dalam jangka waktu H-7 tersebut, jumlah pemilih yang menjadi penghuni Lembaga Pemasyarakatan (Lapas) Klas IIB Mojokerto yang mengurus A5 difasilitasi pihak Lapas. Menurutnya, ratusan penghuni tersebut tidak mengurus A5.

“Mereka tidak mengurus A5 maka tidak bisa menjadi pemilih ketika mereka pindah pilih, bukan karena surat suara habis sesuai kabar yang beredar. Sosialisasi soal ini sudah dilakukan lebih dulu karena dulu H-30 hari tetapi oleh MK diperpanjang H-7 dan sudah dilakukan,” tuturnya.

Untuk pindah pilih, lanjut Amin, yang bersangkutan harus mengurus dan memiliki syarat. Misal harus memiliki Kartu Tanda Penduduk Elektronik (e-KTP), maka saat yang bersangkutan tidak memiliki e-KTP maka tidak bisa masuk di DPTb.

“Kadang mereka tidak punya e-KTP, kemudian siapa yang mengurus ke alamat asal karena syaratnya harus membawa bukti kependudukan. Sehingga sebanyak 101 tidak bisa mencoblos buka karena tidak ada surat suara tapi karena tidak mengurus A5,” jelasnya.

Amin menambahkan, jumlah total yang mengurus pindah pilih di KPU Kota Mojokerto sebanyak 1.050 pemilih dan terbesar ada di Lapas Klas IIB Mojokerto. Untuk warga Kota Mojokerto penghuni Lapas Klas IIB Mojokerto tidak perlu A5, karena A5 hanya untuk warga luar kota.

Mahkamah Konstitusi (MK) memutuskan mengabulkan sebagian uji materi UU Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilu dengan perkara yang teregister nomor 20/PUU-XVII/2019. Yakni, pemilih tertentu diperbolehkan pindah memilih dapat mengajukannya paling lambat 7 hari sebelum pencoblosan.

Penggunaan surat keterangan (Suket) perekaman e-KTP untuk memilih dan penambahan batas waktu penghitungan suara hingga dari satu hari (mulai 13.00-00 WIB) ditambah satu hari (12 jam). [tin/but]

Apa Reaksi Anda?

Komentar