Politik Pemerintahan

10 Instansi di Kabupaten Mojokerto Masuk Penilaian Zona Integritas

Mojokerto (beritajatim.com) – Sebanyak 10 lembaga instansi di Kabupaten Mojokerto yang masuk penilaian Zona Integritas (ZI). Wakil Bupati Mojokerto meninjau evaluasi pelayanan Reformasi Birokrasi (RB) di tiga puskesmas, Selasa (30/7/2019).

Ketiganya adalah UPT Puskesmas Jatirejo, UPT Puskesmas Puri dan UPT Puskesmas Bangsal. Peninjauan tersebut untuk memastikan kesiapan penilaian ZI menuju wilayah bebas korupsi (WBK) dan wilayah birokrasi bersih dan melayani (WBBM).

Asisten Perekonomian dan Pembangunan Pemkab Mojokerto, Mustain mengatakan, ZI adalah predikat yang diberikan Kemenpan-RB, bagi lembaga yang berhasil menjalankan dua hal yakni WBK dan WBBM.

“Tahun 2019, ada 10 lembaga di Kabupaten Mojokerto yang dinilai ZI nya. Alhamdulillah, 10 lembaga ini lolos administrasi untuk penilaian selanjutnya. Tim penilai tidak diketahui tanggal kedatangannya,” ungkapnya.

Maka dari itu, Mustain menekankan pada seluruh lembaga instansi yang masuk penilaian agar mempersiapkan diri setiap saat. Semua entitas diharapkan menguasai product knowledge lembaganya masing-masing. Mulai SOP, kelengkapan sarpras dan penunjangnya.

“Maklumat pelayanan, keramahtamahan atau hospitality, survey kepuasan masyarakat serta inovasi-inovasi baru yang bermanfaat. Tim bisa datang sewaktu-waktu. Kita tidak tahu tanggal berapa, hanya waktunya saja diperkirakan Agustus dan September,” katanya.

Tim, lanjut Mustain, bisa saja melakukan penilalain dengan bertanya pada petugas parkir. Sehingga pihaknya mengingatkan agar seluruh entitas lembaga yang dinilai harus menguasai SOP pelayanan. Mulai front officer hingga petugas parkir sekalipun.

Wakil Bupati, Pungkasiadi mengatakan, WBK dan WBBM adalah komitmen Pemkab Mojokerto. Selain itu, kepuasan masyarakat harus ditanamkan sebagai hal yang wajib diraih. Sebab hal itu, adalah standard tertinggi dari sebuah pelayanan prima.

“Kalau kita kerja tanpa indikator, jelas susah. Tapi ini┬ákan┬ásudah ada. Tinggal komitmen saja (WBK dan WBBM). Terakhir, outcome datang dari masyarakat. Puas atau tidak, tercukupi atau belum. Saat ini kepuasan mereka adalah standard tertinggi bagi kita,” tuturnya.

Masih kata Wakil Bupati, saat ini Pemerintah Derah terus diawasi oleh lembaga-lembaga yang memiliki tupoksi untuk mendisiplinkan kinerja harus sesuai aturan. Maka dari itu Wakil Bupati, meminta semuanya harus tepat aturan.

“Kita ini diawasi oleh beberapa lembaga. Seperti ombudsman, korsupgah, saber pungli, BPK, KPK, kejaksaan, polisi, dll. Kita sudah punya indikator (menjalankan tugas sesuai tupoksi). Tinggal komitmen bersama. Ingat, kepuasan masyarakat ada di puncak tertinggi dari inti pelayanan,” tegasnya.

Jika semua sudah baik, lanjut Wakil Bupati, tapi belum ada kepuasan masyarakat. Hasilnya jadi tidak baik sehingga semua harus diperhatikan. Dalam kesempatan tersebut adalah Wakil Bupati didampingi Kepala Dinas Kesehatan, Didik Chusnul Yakin, beserta OPD terkait lainnya.

Tahun 2019 ini, terdapat 10 lembaga instansi di Kabupaten Mojokerto yang masuk penilaian. DPMPTSP, Dispendukcapil dan RSUD RA Basoeni (RB). Dispendukcapil, RSUD Prof dr Soekandar, UPT Puskesmas Jatirejo, UPT Puskesmas Bangsal, UPT Puskesmas Puri, Kecamatan Puri dan Kecamatan Gedeg (ZI). [tin/but]





Apa Reaksi Anda?

Komentar