Politik Pemerintahan

1.290 Sepeda Motor Dinas Pemkab Jember Belum Bayar Pajak

Kepala Unit Register dan Identifikasi Kepolisian Resor Jember Inspektur Satu Agnis Manurung

Jember (beritajatim.com) – Saat ini, sebanyak 1.290 unit sepeda motor dinas aset Pemerintah Kabupaten Jember, Jawa Timur, belum dibayarkan pajaknya. Jika dipersentase, jumlah ini mencapai 49,25 persen sepeda motor dinas aset Pemkab Jember.

Hal ini dikemukakan Kepala Unit Register dan Identifikasi Kepolisian Resor Jember Inspektur Satu Agnis Manurung, dalam rapat dengar pendapat dengan Komisi C dan Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah di gedung DPRD Jember, Kamis (14/11/2019). “Itu dari berbagai kecamatan,” katanya.

Total kendaraan dinas aset Pemkab Jember yang terdaftar di kepolisian adalah 3.677 unit kendaraan. Sebanyak 2.619 unit di antaranya adalah kendaraan roda dua.

Manurung tidak tahu kendala yang dialami sehingga ribuan kendaraan belum dibayarkan pajaknya. Ia meminta agar Pemkab Jember memberikan data kendaraan dinas yang rusak berat, sehingga tak bisa digunakan lagi. “Kalau kendaraan sudah rusak berat, didata, akan kami cek fisik ulang. Mungkin bisa didaftarkan untuk penghapusan aset, karena dalam sistem pembayaran pajak ini terus berjalan,” jelasnya.

Sementara untuk kendaraan yang masih bisa dioperasikan tapi belum dibayarkan pajaknya, menurut Manurung, harus mengikuti pendaftaran ulang lima tahun. “Jadi plat-plat nomor kendaraan yang sudah melebihi batas waktu, tolong segera dibayarkan pajaknya dulu, baru dioperasikan kembali. Jangan sampai viral di jalanan, kita berkoar-koar, masyarakat diminta bayar pajak, kita razia di jalanan, namun ada kendaraan plat merah yang kita loloskan yang jelas-jelas tidak membayar pajak bertahun-tahun,” katanya.

Kepolisian dan Badan Pendapatan Daerah Jawa Timur memiliki inovasi Go-Cek fisik. “Kemarin kami membantu cek fisik kendaraan di Dinas Lingkungan Hidup dan terakhir di Dinas Kesehatan. Mereka mengajukan surat ke kami dan kami turun langsung ke lokasi dan melakukan cek fisik. Kami berharap ini efektif, efisien, dan mempermudah, sehingga tidak ada lagi dinas yang merasa berat. Tidak perlu membawa kendaraan ke Samsat. Kami yang hadir ke sana (dinas), membawa petugas cek fisik kami, sehingga berkas-berkas bisa segera dilengkapi dan langsung dibayarkan,” kata Manurung.

Kendaraan dinas yang belum membayar pajak bisa dikategorikan tidak layak jalan. “Persyaratan pembayaran pajak plat merah dan plat hitam berlaku umum. Namun untuk (pembayaran) perorangan dimintakan surat pengantar dari instansi pengganti KTP,” kata Manurung.

Usai rapat, Manurung mengatakan, akan melakukan sinkronisasi data Samsat dan Pemkab Jember. “Mungkin ada kendaraan-kendaraan yang akan dikelompokkan. Mana kendaraan yang sudah tak bisa dioperasikan kembali, dalam artian kondisi rusak berat,” katanya. Kepolisian memberikan peluang untuk penghapusan data karena kendaraan rusak atau sudah terjual karena lelang.

Badan Pendapatan Daerah Jawa Timur bersama kepolisian pernah mendatangi kantor organisasi pemerintah daerah dan BPKAD Jember. Mereka menemui banyaknya kendala di sana. Ada kendaraan yang rusak, namun tidak memiliki berita acara. Ada kendaraan plat merah yang dipakai warga di luar urusan kedinasan. Pemkab Jember pernah meminta perubahan status sejumlah kendaraan karena sudah dilelang. Setiap kendaraan yang sudah dilelang harus dibalik nama. Pembaruan data diperlukan agar data aset pemerintah bisa diketahui dengan jelas.

Kepala Sub Bidang Penggunaan dan Pemanfaat Aset Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Jember Ririn Yuli Astutik membenarkan jika memang masih ada kendaraan dinas yang belum membayar pajak. “Kami akan langsung ke Bagian Umum, karena yang pegang kunci dan administrasi adalah Bagian Umum. Kami akan berkoordinasi dengan Bagian Umum, (pajak) mana yang sudah dibayarkan dan mana yang belum,” katanya. [wir/suf]





Apa Reaksi Anda?

Komentar