Politik Pemerintahan

1.262 KPM di Kota Mojokerto Terima Suplemen BPNT

Mojokerto (beritajatim.com) – Pemerintah Kota (Pemkot) Mojokerto bergerak cepat dengan menyalurkan Bantuan Pangan Non Tunai yang diberikan dalam bentuk Kartu Keluarga Sejahtera (KKS). Wakil Gubernur Jawa Timur, Emil Elestianto Dardak secara langsung menyaksikan pendistribusian tambahan kartu Bantuan Pangan Non Tunai (BPNT) di Kota Mojokerto.

Dari data Dinas Sosial Kota Mojokerto, bantuan kartu keluarga sejahtera merupakan program perluasan bagi penerima yang belum mendapatkan bantuan sembako dari Kementerian Sosial (Kemensos). Dimana, keluarga penerima manfaat (KPM) yang berjumlah 4.469, saat ini mendapatkan penambahan sebanyak 2.081 yang tersebar di 10 e-warung di Kota Mojokerto.

Bantuan tersebut, akan diterima oleh masyarakat mulai bulan April hingga Desember 2020 mendatang. Dari kuota 2.081, yang baru mendapatkan kartu sebanyak 1.262. Mereka akan mendapatkan bantuan senilai Rp300 ribu. Dengan rincian, Rp200 ribu dari Kementerian Sosial dan Rp100 dari Pemerintah Provinsi Jawa Timur.

“Untuk bantuan dari pusat akan diterima oleh masyarakat selama sembilan bulan, sejak bulan ini. Sedangkan dari provinsi, hanya tiga bulan saja. Sehingga, setiap bulannya mereka dapat mencairkan ke e-Warong sesuai dengan yang telah ditentukan,” ungkap Wali Kota Mojokerto, Ika Puspitasari, Minggu (10/5/2020).

Di Kota Mojokerto ada 10 e-warung. Sementara di e-warung Makmur Cerita Kedundung yang sebelumnya ada 700 lebih KPM dari pusat, 200 lebih KPM dari APBD. Dengan perluasan Covid-19, ada 172 KPM yang manfaat luar biasa di kondisi pandemi. Ning Ita (sapaan akrab, red), akhir tahun anggota di e-warung harus mandiri dan keluar dari KPM.

Sementara itu, Wakil Gubernur Jawa Timur, Emil Elestianto Dardak mengatakan, di Provinsi Jawa Timur sebelumnya ada 2,8 juta KPM dan saat ini mendapatkan tambahan sebanyak 1,042 juta KPM BPNT. “Situasi sulit di wilayah perkotaan yang bergantung pada mata pencarian non pertanian. Pedagang, rumah makan berpengaruh lebih jauh lagi,” katanya, usai pencairan BPNT di e-Warung Anggrek Surodinawan.

Selain mendapat dari pusat, kata mantan Bupati Trenggalek ini, sebanyak 333.022 KPM warga Jatim yang dapat bantuan BPNT sebesar Rp200 ribu dalam bentuk sembako, ditambah oleh Pemprov Jatim top up sebesar Rp100 ribu. Mereka mendapatkan suplemen BPNT sebesar 50 persen dari bantuan pusat selama tiga bulan.

“Mojokerto paling cepat menyelesaikan semua persyaratan administratif, siap dilaksanakan dan Kota Mojokerto seluruh wilayahnya merupakan kelurahan sehingga menjadi masyarakat dapat suplemen BPNT berbasis kelurahan. Tambahan top up ini akan dilakukan tiga kali selama tiga bulan ke depan,” jelasnya.

Ada kekhawatiran terkait ketepatan sasaran dari bantuan, baik pusat, provinsi, kabupaten/kota atau dana desa. Ada data di daerah yang kuota berkurang karena mengusulkan di hapus nama penerima yang tidak tepat sasaran, namun lanjut Emil, jika sudah cair ya sudah tapi bulan berikutnya kasih yang lain.

“Sederhana. Kami sudah diskusi dengan semua elemen, dengan waktu singkat tidak mudah. Di tahan kartunya kalau memang penerima tidak layak diperbolehkan atau sudah menerima bantuan lain. Ini perlu dukungan bu Wali karena bantuan ini harus sampai untuk yang membutuhkan. Bisa dihapus di sistem, bisa diusulkan nama lain,” tegasnya.

Emil menambahkan, bantuan harus tepat sasaran, dilaporkan, diproses dan dihapus. Bantuan apapun, pesannya, harus obyektif dan alasan jelas tidak layak menerima. Menurutnya, daerah lain sudah menghapus dan pihaknya yakin Kota Mojokerto juga akan menghapus KPM yang tidak layak.[tin/kun]





Apa Reaksi Anda?

Komentar