Peristiwa

Warga Sekitar Pembangunan Pabrik Batching Plant Demo ke DPRD

Unjuk rasa yang dilakukan warga di depan kantor DPRD Bojonegoro

Bojonegoro (beritajatim.com) – Sejumlah warga yang berasal dari sekitar pembangunan industri batching plant (pembuatan bahan baku beton ready mix atau beton cair siap pakai dalam skala besar) di Desa Sukowati, Kecamatan Kapas, Kabupaten Bojonegoro melakukan unjuk rasa di kantor Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) setempat, Selasa (21/1/2020).

Sekitar 150 warga itu merasa terganggu dengan aktivitas yang ada. Seperti pengurukan yang menimbulkan debu, hilir mudik kendaraan besar di jalan kampung serta menimbulkan kebisingan dari aktivitas di lapangan. Selain itu, mereka juga menanyakan beberapa hal terkait perizinan yang dilakukan oleh perusahaan.

“Kami tidak menghalangi investor masuk, asal sesuai dengan aturan yang ada dan menghormati serta menghargai warga sekitar dalam membangun investasi,” ujar koordinator aksi dari Ketua LSM Angling Dharma, Mochammad Nasir.

Menanggapi aksi tersebut, Wakil Ketua Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Bojonegoro Sukur Priyanto memediasi pendemo dengan pihak eksekutif. Selain itu, besok rencananya perusahaan yang membangun batching plant, PT Surya Bengawan Saksi (SBS), Kepala Desa Sukowati dan Camat Kapas akan diundang ke kantor DPRD untuk membahas permasalahan warga.

“Besok akan memanggil Pihak Kepala Desa, Camat dan perwakilan dari PT SBS. Apalagi ada aduan kalau permintaan tanda tangan sebagai syarat pengajuan izin ini bunyinya hanya untuk pengurukan, bukan pembangunan batching plant,” jelas Sukur.

Juwari, salah seorang warga, mengungkapkan di sekitar pembangunan batching plant ada empat warga yang menolak tanda tangan untuk memberi izin, tetapi sekarang sudah ada kendaraan besar yang masuk ke lokasi. “Kondisi jalan sekarang rusak akibat alat-alat berat yang masuk,” ungkapnya.

Sementara Plt Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Pemkab Bojonegoro, Gunardi mengungkapkan bahwa pengajuan izin pembangunan batching plant itu secara teknis sudah sesuai. Sehingga Izin Mendirikan Bangunan (IMB) sudah diterbitkan pada 9 Januari 2020.

“Kesesuaian RT-RW Desa Sukowati ini bisa digunakan sebagai kawasan industri, UKL UPL, dan rekayasa lalu lintas sudah memenuhi syarat. Selain itu berkas pengajuan izinnya juga sudah lengkap,” ujarnya.

Hanya saja, kata dia, ada izin dari PT Surya Bengawan Sakti yang belum diterbitkan, yakni Izin Usaha Industri (IUI). Izin usaha industri ini menurut Gunardi belum terbit dan masih dalam proses. Izin ini untuk melakukan kegiatan operasional dan komersilnya.

“Meski sudah diterbitkan IMB maupun IUI, jika ada laporan warga yang merasa terganggu dan setelah dilakukan pemeriksaan tim teknis, izin tersebut bisa dicabut kembali,” pungkasnya.

Sementara diketahui, demo tersebut juga mendapat pengawalan dari Polres Bojonegoro. Setelah melakukan orasi di depan kantor DPRD Bojonegoro, massa kemudian dipersilahkan masuk untuk melakukan dialog bersama. [lus/suf]





Apa Reaksi Anda?

Komentar