Peristiwa

Warga Kabupaten Mojokerto Dilarang Gelar Salat Idul Fitri, Baik di Masjid Maupun Lapangan

Bupati Mojokerto, Pungkasiadi memimpin rakor forkopimda bersama Lembaga Keagamaan Islam di ruang SBK Pemkab Mojokerto. [Foto: istimewa]

Mojokerto (beritajatim.com) – Pemkab Mojokerto secara tegas linier dengan instruksi pusat untuk tidak melaksanakan sholat Idul Fitri di masjid dan lapangan. Ini merupakan kesepakatan yang dicapai dalam rapat koordinasi (rakor) forkopimda bersama Lembaga Keagamaan Islam di ruang Satya Bina Karya (SBK) Pemkab Mojokerto, Kamis (21/5/2020).

Bupati Mojokerto, Pungkasiadi didampingi Sekdakab Herry Suwito, memimpin rakor forkopimda bersama Lembaga Keagamaan Islam, guna membahas tata pelaksanaan Hari Raya Idulfitri 1441 hijriyah tahun 2020 di tengah masa pandemi Covid-19. Dalam rakor tersebut menghasilkan beberapa kesepakatan.

Antara lain tidak menggelar sholat Idul Fitri di masjid ataupun lapangan demi menghindari penyebaran Covid-19. Zona merah Covid-19 di Kabupaten Mojokerto, juga dilarang untuk menggelar sholat Idul Fitri ini. Apabila ada masjid yang tetap menggelar (dengan catatan wilayah sebaran Covid-19 kecil), wajib menerapkan protokol kesehatan.

Kegiatan takbir keliling juga tidak diperbolehkan, karena dapat memicu berkumpulnya massa yang besar. Kegiatan tersebut cukup dilakukan di masjid masing-masing. Begitu juga dengan pertemuan atau halal bi halal, dapat dilakukan secara daring (dalam jaringan).

“Pemkab Mojokerto secara tegas linier dengan instruksi Pusat untuk tidak melaksanakan salat Idulfitri di masjid. Namun apabila ada yang melaksanakan, harus menerapkan protokol kesehatan dengan maksimal dengan beberapa catatan. Secara tegas, daerah yang sudah masuk zona merah Covid-19, kita sepakati tidak boleh menggelar sholat Idul Fitri di masjid atau lapangan,” ungkap Bupati Mojokerto, Pungkasiadi.

Sholat Idul Fitri dihimbau dilakukan di rumah masing-masing, namun bagi daerah yang tetap melaksanakan (zona hijau atau sebaran Covid-19 kecil), tetap harus menerapkan protokol kesehatan. Takbir keliling tidak dibolehkan, cukup dilakukan masjid saja. Demikian juga dengan halal bi halal yang dapat memicu kerumunan karena sangat riskan penularan Covid-19.

Kapolres Mojokerto, AKBP Feby DP Hutagalung menambahkan, jajarannya siap menindak tegas masyarakat yang tidak menaati imbauan pemerintah. Menurutnya, imbauan yang ditetapkan merupakan sebuah aturan penting dimana keselamatan masyarakat menjadi pijakan utama. Menyusul trend angka sebaran Covid-19 juga terus naik di Kabupaten Mojokerto.

“Maka dari itu, daerah-daerah yang masuk zona merah agar melaksanakan sholat Idul Fitri secara mandiri di rumah masing-masing. Dalam Maklumat Kapolri, disebutkan bahwa keselamatan rakyat adalah pijakan dan sebagai tujuan utama menghadapi Covid-19. Semua pihak harus menahan diri, hal ini mengingat riskannya faktor keamanan. Aturan harus tegas,” katanya.

Masih kata Kapolres, elemen masyarakat juga harus bisa merangkul dan menyuarakan imbauan tersebut. Jika ada yang melanggar, pihaknya akan memberikan tindakan tegas dan terukur. Selain hal tersebut, Kapolres juga mengingatkan kewaspadaan akan terjadinya efek ‘Teori Balon’. Seperti masyarakat yang dilarang di titik A, mereka bisa saja mencari titik B untuk tetap melaksanakan sholat Idul Fitri.

“Misal balon kita pencet di sini, dia bisa saja lari ke sana. Lebih bahaya lagi jika hal ini membuat protokol kesehatan Covid-19 tidak diindahkan lagi. Maka dari itu solusi dan formula harus di cari,” tegasnya.

Dandim 0815 Mojokerto, Letkol Inf Dwi Mawan Sutanto memaparkan, jika saat ini Jawa Timur mengalami kenaikan kasus Covid-19 cukup drastis. “Kodim 0815 siap membantu dan mendukung kebijakan daerah, selama dapat dipertanggungjawabkan bersama. Jawa Timur saat ini menjadi rangking dua kasus confirm Covid-19, bahkan di Indonesia tercatat paling tinggi di kawasan Asia Tenggara. Termasuk tingkat kematiannya,” ujarnya.

Senada dengan Dandim 0815, Ketua DPRD Kabupaten Mojokerto, Ayni Zuroh menyampaikan, agar semua aturan yang disepakati dapat dijalankan secara tegas. “Aturan yang sudah ditetapkan harus dijalankan. Apalagi setelah ditemukan 6 orang reaktif di Pasar Kemlagi yang tidak memiliki gejala Covid-19. Lebih ditakutkan saat ini ancamannya bukan dari carrier (pendatang dari daerah lain), tapi mungkin dari daerah sendiri atau transmisi lokal yang menjadi klaster-klaster baru,” tuturnya.

Sementara itu, Majelis Ulama Indonesia (MUI) Kabupaten Mojokerto sendiri pada rapat ini membacakan secara lengkap seruan resmi yang sudah disepakati dari hasil rapat. Dari rapat yang berdasar pada Fatwa MUI Pusat Nomor 14 tahun 2020 dan Fatwa MUI JawaTimur Nomor 28 tahun 2020, dinyatakan bahwa salat Idul Fitri tetap dilaksanakan dengan tetap melaksanakan protokol kesehatan secara maksimal.

Yakni mencuci tangan dengan sabun serta air yang mengalir, memakai hand sanitizer, memakai masker, mengukur suhu badan, menjaga jarak shaf minimal 1 meter, tidak berjabat tangan serta memperpendek bacaan salat dan khotbah. Namun silaturahmi dalam bentuk kunjungan dibatasi pelaksanaannya dengan dua ketentuan.

Antara lain bila tidak sangat mendesak maka tidak perlu dilakukan secara fisik. Namun bila sangat mendesak, dapat dilaksanakan dengan tetap melaksanakan protokol kesehatan. Untuk kegiatan yang melibatkan hadirnya banyak orang seperti pelaksanaan takbir keliling dan resepsi halalbihalal, agar kiranya ditiadakan. Adapun pelaksanaan takbiran cukup di rumah masing-masing, masjid atau musalah. [tin/but]





Apa Reaksi Anda?

Komentar