Peristiwa

Warga di Mojokerto Datangi Kantor Balai Desa Kedungmaling, Ada Apa?

Mojokerto (beritajatim.com) – Puluhan warga Desa Kedungmaling, Kecamatan Sooko, Kabupaten Mojokerto mendatangi kantor Balai Desa setempat, Jumat (27/09/19). Warga menanyakan terkait uang pembayaran Pajak Bumi dan Bangunan (PBB) yang dibayar melalui sejumlah perangkat desa.

Pasalnya meski rutin membayar pajak, namun saat di cek secara online banyak warga yang datanya diketahui belum melakukan pembayaran PBB. Setidaknya ada 50 Kepala Keluarga (KK) di tiga dusun yakni Dusun Kedungmaling I, Kedungmaling II dan Kedungmaling III yang diketahui belum membayar PBB.

Salah seorang warga, Kridiwanto mengatakan, warga datang ke kantor Balai Desa Kedungmaling untuk menanyakan pembayaran PBB warga selama ini. “Saya mewakili warga, ingin menanyakan kemana uang PBB yang selama ini kami bayarkan. Ada 50 warga yang belum membayar saat di cek secara online,” ungkapnya.

Saat di cek secara online, terdapat 50 warga yang diketahui belum membayar PBB. Sementara tahunnya, lanjut Kridiwanto, acak. Ada yang tahun 2013, 2014 hingga tahun 2019. Padahal, warga rutin setiap tahun melakukan pembayaran PBB melalui masing-masing Kepala Dusun (Kadus).

“Kami kesini untuk mempertanyakan siapa yang salah, pihak desa atau kecamatan soal PBB. Kita tahu ada kejadian ini, awalnya ada warga mau jual tanah. Kalau jual tanah kan harus lunas PBB, ternyata dia belum bayar saat di cek secara online. Padahal tiap tahun rutin bayar PBB,” katanya.

Dari situ, lanjut Kridiwanto, warga mengecek secara online dan ternyata ada sebanyak 50 warga diketahui belum bayar PBB. Padahal, warga mendapatkan bukti tanda terima pembayaran PBB dari masing-masing Kadus. Ini lantaran pembayaran PBB melalui masing-masing Kadus.

Sementara itu, Pejabat Kepala Desa (Pj Kades) Kedungmaling, Rukaeni mengatakan, pihaknya sudah melakukan kordinasi dengan Dinas Pendapatan untuk membantu menyelesaikan atau untuk penghapusan. “Informasi dari kasus memang ada yang sudah membayar dan ada yang belum,” jelasnya.

Masih kata Rukaeni, kebanyakan warga banyak yang membayar secara gelondongan (menitipkan, red). Sehingga pihaknya menduga, saat uang dari warga oleh masing-masing Kadus disetor ke Sekretaris Kecamatan (Sekcam), ada yang belum disetor, ada yang sudah disetor.

“Namun saat ini, eranya ITU sehingga warga bisa mengecek sendiri. Maka dari itu, ini tadi kami sarankan untuk menanyakan ke kecamatan karena warga juga punya bukti pembayaran PBB. Jika belum disetor kan bisa diminta dan dibayar sendiri. Kalau ada permainan, tidak ada dugaan kesitu,” tegasnya. [tin/but]





Apa Reaksi Anda?

Komentar