Peristiwa

Usai Didemo, DPRD dan Pemkab Gresik Janji Selesaikan Persoalan Kali Lamong

Gresik (beritajatim.com) – DPRD Gresik bersama Pemkab berjanji secepatnya menyelesaikan Kali Lamong yang menjadi penyebab banjir akhir-akhir ini. Kedua institusi tersebut juga meminta agar semua elemen bersinergi duduk bersama mencari solusi.

Janji tersebut disampaikan di hadapan puluhan pemuda desa yang tergabung dalam Aliansi Pemuda Gresik Selatan (APGS) yang melakukan unjuk rasa di Kantor Pemkab Gresik, Kamis (9/1/2020) sore.

Di hadapan warga yang melakukan unjuk rasa, Ketua DPRD Gresik H.Fandi Akhmad Yani (Gus Yani) didampingi Wabup Gresik Mohammad Qosim, secepatnya menyampaikan aspirasi warga yang tergabung dalam APGS ke Balai Besar Sungai Bengawan Solo (BBWS). “Normalisasi tidak akan terealisasi jika semua elemen tidak bersinergi menyelesaikan persoalan Kali Lamong,” ujarnya.

Masih menurut Gus Yani, terkait dengan penyelesaian ini, dirinya bersama wakil rakyat lainnya butuh forum dialog. Pasalnya, aliran Kali Lamong melintasi wilayah Mojokerto, Lamongan, Gresik, dan Surabaya.

“Dalam Perpres nomor 80 tahun 2019 sudah muncul anggaran dari APBN sebesar Rp 1,1 triliun. Bagaimana anggaran ini bisa dikeluarkan. Semua harus duduk bersama. Kami tegaskan, baik DPRD maupun Pemkab Gresik akan serius menyelesaikan normalisasi Kali Lamong, sehingga pada 2020 ini setidaknya upaya tersebut sudah berjalan,” ujarnya.

Hal sama juga dikemukanan oleh Ketua Komisi III DPRD Gresik, Asroin Widiana. Menurutnya, dewan pernah menganggarkan untuk membuat normalisasi anak Kali Lamong. Namun, hal itu tidak terealisasi. Sehingga, anggaran tidak terserap. “Kami pernah menganggarkan hal tersebut. Supaya luberan Kali Lamong saat meluap tidak separah seperti sekarang,” paparnya.

Sementara itu, kordinator unjuk rasa APGS Nasrin Hasan mengatakan, dewan dan pemkab tidak serius melakukan pembebasan lahan, sehingga upaya normalisasi kali Lamong tidak berhasil. “Jelas terlihat jika DPRD Gresik dan Pemkab menomorduakan pembangunan infrastruktur wilayah selatan. Selain itu, lebih mementingkan pembangunan yang sebetulnya tidak begitu penting bagi kami,” ungkapnya.

Saat berunjuk rasa mereka juga menuntut DPRD Gresik serta Pemkab agar segera merealisasikan normalisasi kali Lamong dan pembuatan jaringan irigasi dari Kali Laoni untuk kebutuhan Pertanian. “Kami mendesak dewan dan pemkab untuk segera membuat tim pelaksanaan normalisasi kali Lamong,” pungkas Nasrin Hasan.

Menanggapi hal itu, Wabup Moh Qosim menyatakan, banjir terjadi bukan dari kali Lamong Kabupaten Gresik. Tapi air juga berasal dari kiriman Kabupaten Mojokerto dan Lamongan. Sedangkan kali Lamong yang masuk wilayah Gresik itu sepanjang 50 kilometer. Sehingga, butuh lahan seluas 149,5 hektar yang perlu dibebaskan dengan nilai kurang lebih Rp 600 miliar.

“Sekali lagi kewenangan untuk mengeruk, membuat tanggul itu bukan Kabupaten Gresik. Tapi kewenangan Balai Besar Wilayah Sungai (BBWS). Ketika bapak bupati langsung melakukan upaya Normalisasi tanpa persetujuan BBWS, maka akan berurusan dengan beliau-beliau aparat penegak hukum. Sebetulnya kami ingin membantu masyarakat di sana. Tapi karena ada aturan maka kita tidak berani,” tandasnya. [dny/suf]





Apa Reaksi Anda?

Komentar