Peristiwa

Tujuh Fraksi DPRD Jember Kompak Minta Hak Menyatakan Pendapat

Jember (beritajatim.com) – Sejarah politik tercipta di Kabupaten Jember, Jawa Timur. Pertama kalinya seluruh fraksi di DPRD Jember kompak menyetujui rekomendasi penggunaan hak menyatakan pendapat dari panitia angket.

Kekompakan itu terlihat pada pembacaan pandangan akhir fraksi-fraksi terhadap laporan panitia angket, dalam sidang paripurna di gedung DPRD Jember, Jumat (20/3/2020).

Tujuh fraksi itu adalah Fraksi Kebangkitan Bangsa, Fraksi Nasdem, Fraksi PDI Perjuangan, Fraksi Gerakan Indonesia Berkarya, Fraksi PKS, Fraksi PPP, dan Fraksi Pandekar. Mereka sepakat dengan hasil penyelidikan panitia angket yang menemukan sejumlah dugaan pelanggaran dalam pengelolaan tata pemerintahan Kabupaten Jember. Bahkan panitia angket merekomendasikan hasil penyelidikan itu dilimpahkan ke proses hukum untuk ditindaklanjuti.

Fraksi-fraksi itu menyodorkan sejumlah alasan. “Pasca Presiden Soeharto lengser yang ditandai dengan Orde Reformasi, tidak boleh lagi ada pemimpin negara maupun daerah yang menggunakan kepemimpinannya dengan sewenang-wenang dan semaunya sendiri,” kata Ketua Fraksi PDI Perjuangan Edi Cahyo Purnomo.

Ketua Fraksi PPP Ahmad Faeshol menilai berbagai permasalahan  pemerintahan memunculkan degradasi. “Ini ditandai semakin tidak harmonisnya  internal birokrasi maupun antara birokrasi pemerintah dengan pihak-pihak eksternal, khususnya dengan pihak legislatif selaku bagian dari pemerintahan di Jember,” katanya.

Ketua Fraksi Pandekar Agusta Jaka Purwana mendukung penggunaan hak menyatakan pendapat. Dia mencermati masalah dan tantangan di Kabupaten Jember dengan ketidakhadiran bupati terhadap proses pemanggilan hak Interpelasi dan penyelidikan Hak Angket. Padahal hak itu diberikan DPRD Kabupaten Jember berdasarkan UU MD3.

Hamim dari Fraksi Nasdem menegaskan, berdasarkan penyelidikan hak angket, terungkap banyak ketidakpatuhan dan pelanggaran oleh bupati terhadap peraturan perundang-undangan. Maka Nasdem mendukung penggunaan hak menyatakan pendapat.

Kepala Dinas Komunikasi dan Informasi Gatot Triyono selaku petugas humas Pemkab Jember tidak menjawab saat dimintai tanggapan terhadap rekomendasi panitia angket DPRD. Pesan WhatsApp yang dikirimkan kepadanya hanya bertanda centang biru. (wir/ted)





Apa Reaksi Anda?

Komentar