Peristiwa

Tower Telekomunikasi Kertosari Berizin, Tak Bisa Asal Dibatalkan

Keberadaan tower telekomunikasi di Kelurahan Kertosari yang diprotes warga setempat. (Foto/Endra Dwiono)

Ponorogo (beritajatim.com) – Terkait pendirian tower telekomunikasi di Kelurahan Kertosari Kecamatan Babadan yang dipermasalahkan warga, sejatinya sang pengusaha sudah memenuhi persyaratan pendiriannya. Hal itu diungkapkan oleh Pelaksana tugas (Plt) Kepala Dinas Penanaman Modal Pelayanan Terpadu Satu Pintu (DPMPTSP) Ponorogo, Sapto Djatimko.

Sejumlah organisasi perangkat daerah (OPD) terlibat dalam menerbitkan perizinan. Seperti kesesuaian cell plan atau penerbitan izin mendirikan bangunan (IMB).

“Mengurus izin-izin sekarang lewat daring, melalui sistem online single submission (OSS). Kalau sudah mendapatkan rekomendasi dari dinas terkait, otomatis sistem akan menerbitkan perizinannya,” kata Sapto, Kamis (16/7/2020).

Sapto menilai protes warga di Kertosari itu kemungkinan pemilik usaha tower yang kurang menanggapi aspirasi warga sekitar. Lingkungan tempat pendirian tower telekomunikasi, kata Sapto, perlu mendapat sosialisasi. Khususnya, dalam upaya pengelolaan lingkungan hidup dan upaya pemantauan lingkungan hidup (UKL-UPL).

“Mungkin pemilik usaha tower belum maksimal dalam sosialisasi kepada warga sekitar,” katanya.

Mengenai keinginan warga untuk membatalkan perizinan tower itu, akan ada proses yang ditempuh. Harus ada alasan jelas dari OPD teknis. Dia menyarankan pemilik usaha tower bermusyawarah dengan warga untuk mendapatkan hasil yang terbaik.

“Pembatalan izin tentu harus dengan rekomendasi dari OPD teknis. Tidak bisa seenaknya membatalkan, bisa digugat,” pungkasnya. [end/but]





Apa Reaksi Anda?

Komentar