Peristiwa

Tolak UU Cipta Kerja, Ratusan Mahasiswa ‘Kepung’ Gedung DPRD Sumenep

Sumenep (beritajatim.com) – Ratusan mahasiswa dari dua kelompok ‘menyerbu’ DPRD Sumenep. Mereka meminta para wakil rakyat satu suara menolak Undang-undang Cipta Kerja. Gelombang aksi pertama dilakukan oleh aktivis Himpunan Mahasiswa Islam (HMI) Sumenep. Mereka menyampaikan tiga pernyataan sikap:

1. Mempertanyakan pengesahan UU Cipta Kerja yang disinyalir kurang mengindahkan perasaan partisipasi publik dan civil society, lebih-lebih di tengah pandemi;
2. Meminta dan mendesak pada pemerintah dan DPR supaya fokus pada penanganan Covid-19 dan mendahulukan kesehatan, keselamatan rakyat dan ancaman resesi ekonomi;
3. Mendorong kepada kelompok elit dan koalisi civil society untuk mengambil langkah taktis dengan melakukan kajian mendalam, penyederhanaan temuan masalah, dan mengajukan langkah judicial review kepada Mahkamń mengibarkan bendera Aliansi Mahasiswa Sumenep yang terdiri dari ñ. Mereka membeberkan tiga tuntutan yakni:

1. DPRD Sumenep berkomitmen bersama mahasisa untuk menolak UU Cipta Kerja;
2. DPRD Sumenep menyampaikan kepada DPR RI tentang penolakan mahasiswa dan DPRD Sumenep:
3. DPRD Sumenep menyampaikan kepada pusat tentang penolakan terhadap Undang-Undang Cipta Kerja.

Kedua kelompok mahasiswa itu bertemu seolah mengepung gedung DPRD. Mereka berorasi berisi kecaman terhadap DPR yang telah mengesahkan UU Cipta Kerja. “Undang-undang Cipta Kerja itu tidak berpihak pada buruh. Undang-undang itu juga akan berdampak pada iklim investasi di Sumenep,” kata Korlap Aksi, Abdul Mahmud, Kamis (08/10/2020).

Sambil berorasi, mahasiswa membentangkan poster-poster bertuliskan kecaman terhadap pengesahan undang-undang tersebut. Tulisan dalam poster-poster itu cukup banyak yang menggelitik. Diantaranya, Ikan Hiu Ikan Tomat DPR Ngak Tobat-Tobat, The Real Virus Omnibus Law No Covid-19, Undang-Undangmu Lebih Anjay dari Undangan Mantan, Saya Menyesal Tidak Join Sunda Empire, Kita yang Bolos Dia yang Bego.

“Tulisan di poster itu merupakan kreasi teman-teman, sebagai bentuk kekecewaan terhadap UU Cipta Kerja,” ujar Abdul Mahmud.

Sementara Ketua DPRD Sumenep, Abdul Hamid Ali Munir saat menemui mahasiswa berjanji akan memperjuangkan aspirasi rakyat. Apa yang disampaikan mahasisqa akan menjadi atensi DPRD Sumenep. “Sudah banyak tuntutan penolakan dari masyarakat soal pengesahan UU Cipta Kerja. Kami akan bersama rakyat untuk memperjuangkan ini ke DPR RI,” tandasnya.

Aksi mahasiswa itu mendapat pengamanan ketat aparat kepolisian setempat. Aksi berjalan damai. Para mahasiswa berorasi bergantian. Sebagian lagi duduk bersila di jalan depan gedung DPRD sambil membaca Yasin dan doa bersama. (tem/kun)





Apa Reaksi Anda?

Komentar