Peristiwa

Tolak Omnibus Law, Ribuan Buruh Demo di Kantor DPRD Jatim

Ribuan buruh gelar aksi demo di Kota Surabaya, Rabu (11/3/2020). (PMII/manik priyo prabowo)

Surabaya (beritajatim.com) – Ribuan buruh dari berbagai kelompok di Jawa Timur memadati Jalan A Yani, Surabaya, Rabu (11/3/2020). Para buruh yang ‘menegakkan dada’ untuk bersatu menolak aturan Onimbus Law ini berkumpul di beberapa titik.

Nurdin Hidayat Sekjen FSPMI Jatim menjelaskan, massa berlumpul di beberapa titik seperti di bundaran Waru dan Kebun Binatang Surabaya (KBS). Mereka berkumpul dan akan melanjutkan perjalanan ke pusat Surabaya.

“Massa ini Gerakan Tolak Omnibus Law (Getol) Jatim yang dari kawasan Rungkut Industri menuju Taman Pelangi Surabaya. Setelah sampai di Taman Pelangi Surabaya rencananya bergerak ke Bundaran Waru untuk bergabung dengan elemen lain. Dan bergeser ke pusat kota,” kata Nurudin, Rabu (11/3/2020).

Sementara itu, Kombes Pol Sandi Nugroho Kapolrestabes Surabaya mengatakan, pengaturan massa kali ini tidak boleh orasi di Bundaran Waru. Massa pun diminta untuk menyampaikan aspirasi secara tertib dan tidak merugikan pengguna jalan.

Rencananya, titik kumpul massa diarahkan KBS dan langsung ke DPRD Jatim Jl Indrapura atau ke Gedung Negara Grahadi Jl Gubernur Suryo. Seluruh personel dan peralatan penghalau massa pun sudah disiagakan di kedua gedung milik pemerintah tersebut.

“Kita arahkan ke pusat kota supaya tidak terjadi gangguan kantibmas di jalur utama pantura Waru. Sebab jika terfokus di bundaran Waru, maka traspotasi akan macet total. Sementara pengamanan di kawasan Gubernur Suryo atau Grahadi sudah disiapkan,” paparnya.

Perlu diketahui para pekerja menunutut agar rencana peraturan Onibus Law ini dihapus. Sebab, bagi para pekerja atau buruh pabrik, UU Onimbus Law tak berpihak padanya. Bahkan mereka mengindikasi jika peraturan Onimbus Law ini disahkan, maka buruh tak akan mendapatkan beberapa haknya.

Beberapa hak yang diindikasi bisa terhapuskan dengan adanya aturan Onimbus Law adalah cuti haid, hilangnya upah minimum, tak diangkat tetap, pekerja asing merajarela, hilangnya pesangon, PHK dipermudah, hilangnya JPK, JHT dan JKK. [man/but]

Apa Reaksi Anda?

Komentar