Lamongan (beritajatim.com) – Penanganan banjir di Kabupaten Lamongan yang tak kunjung tuntas, menarik perhatian Ketua DPR RI Puan Maharani. Dia datang meninjau langsung kawasan terdampak.
Diketahui, banjir paling parah melanda 6 kecamatan di Lamongan. Tak hanya menenggelamkan ribuan rumah dan tambak ikan, banjir juga memutus akses jalan antarkecamatan dan merendam sejumlah fasilitas umum lainnya selama tiga bulan terakhir ini.
Hal tersebut seperti yang diungkapkan oleh Khozin, salah satu warga Bengawan Njero. Menurutnya, akibat banjir luapan Bengawan Njero di Lamongan ini, masyarakat terdampak harus menanggung beban yang begitu besar.
“Pemerintah pusat harus tahu, bahwa kerugian yang harus ditanggung warga Bengawan Njero selama 2 bulan banjir ini sebesar Rp 157.000.500.000. Kami minta solusi cerdas, terkait dana yang dikucurkan ke Lamongan untuk penanganan Bengawan Njero,” ungkap Khozin, Rabu (2/3/2022).
Khozin berharap, nantinya pemerintah yang memiliki wewenang untuk segera merealisasikan normalisasi agar banjir di Lamongan tak berlarut-larut. “Perlu dilakukan normalisasi DKWM (Dinoyo, Keputran, Wangen, Manyar) dan BMCM (Blawi, Malang, Corong, Mireng). Jadi ini dua ujung tombak pengeluaran air dari Bengawan Njero yang kami rasakan. Itu harapan kita,” harapnya.
Menyikapi hal itu, Ketua DPR RI Puan Maharani yang hadir di tengah-tengah masyarakat terdampak banjir meminta kepada Pemkab Lamongan dan Pemprov Jatim agar segera menuntaskan persoalan yang melanda 6 kecamatan tersebut dalam kurun waktu 1 tahun.
Puan juga menyebut sejumlah langkah yang perlu diambil oleh pemerintah guna menangani banjir di Lamongan. Di antaranya dilakukannya normalisasi sungai dan meninggikan badan jalan yang tergenang. Dengan begitu, menurut Puan, banjir yang rutin terjadi tiap tahunnya akibat luapan sungai Bengawan Njero ini tak menganggu aktivitas masyarakat.
“Di sini ada Pak Kusnadi selaku Ketua DPRD Jatim. Saya minta, banjir di Lamongan ini dituntaskan dalam waktu satu tahun, biar tak ada genangan air lagi di sini,” kata Puan, saat berada di Desa Soko, Kecamatan Glagah, yang merupakan salah satu kawasan rawan banjir, Rabu (2/3/2022).
Lebih jauh, Puan mengatakan bahwa pihaknya telah menerima masukan dari masyarakat di Kecamatan Glagah dan juga warga kecamatan lainnya yang saat ini masih tergenang banjir. “Kalau tadi saya mendengarkan bahwa banjir di sini sudah berlangsung selama 3 bulan. Untuk itu, kalau bisa banjir ini harus tuntas, kasihan masyarakat,” tegasnya.
Selain menampung aspirasi warga, Puan juga mendengarkan keluh kesah dari sejumlah perwakilan Kepala Desa dari 6 kecamatan yang turut hadir. Selanjutnya, Puan akan segera merapatkannya agar bisa mengurai permasalahan banjir yang tengah dihadapi.
“Masukan dari bapak-bapak ini nanti kita akan tampung dan kita bawa ke Jakarta. Semoga dengan kehadiran saya ke Lamongan ini, apa yang menjadi keluhan bapak dan ibu selama ini bisa teratasi,” pungkasnya. [riq/suf]
Komentar