Jember (beritajatim.com) – Tingkat persepsi kepuasan warga Kabupaten Jember, Jawa Timur, yang puas terhadap penanganan Covid-19 di bawah angka 50 persen. Besarnya anggaran Covid yang mencapai Rp 479,5 miliar ternyata tak berbanding lurus dengan kepuasan warga.
Menurut hasil survei yang digelar Citra Publik – Lingkaran Survei Indonesia Denny JA, hanya 49,5 persen warga yang menyatakan puas dan 40 persen menyatakan tidak puas. Sementara sisa responden tidak menjawab.
“Hampir di semua wilayah, ketika penanganan Covid baik, kepuasan terhadap kinerja pemerintah daerah atau bupati sendiri pada angka 75 persen. Itu baru dikatakan masyarakat puas,” kata Rully Akbar, peneliti senior LSI Denny JA, dalam konferensi pers di Hotel Aston, Kabupaten Jember, Selasa (28/7/2020).
Ketidakpuasan terhadap kinerja Pemkab Jember bisa dilihat pada sejumlah indikator, yakni penyelenggaraan tes (49,8 persen), melakukan pelacakan atau tracing (45 persen), ketersediaan fasilitas rumah sakit dan fasilitas kesehatan (49 persen), serta penyediaan alat pelindung diri untuk tenaga kesehatan (43,8 persen).
Kemudian penyediaan ventilator (38 persen), menjamin kesejahteraan dokter dan tenaga medis (39,2 persen), menjamin ketersediaan barang kebutuhan pokok dengan harga yang stabil (48,7 persen), menyediakan bantuan sosial (46,7 persen), dan bantuan kepada pekerja yang terkena PHK (30,2 persen).
Persepsi masyarakat terhadap kemajuan pemerintah daerah dalam menangani Covid juga tak istimewa, hanya 46,7 persen yang menyatakan ada kemajuan. Sebesar 26 persen menyatakan tidak ada kemajuan dan sisanya tidak menjawab.
Rully mengatakan, ada lima rekomendasi untuk Pemkab Jember. “Pertama, kehidupan ekonomi harus tetap berjalan. Tapi pemerintah harus tetap melakukan protokol kesehatan yang diawasi terus menerus,” katanya.
Kedua, bantuan sosial diharapkan lebih massif dan tepat sasaran. Rully mengingatkan bahwa anggaran penanganan Covid di Jember mencapai Rp 479.5 miliar. “Ketika anggaran besar, seharusnya bisa memiliki dampak lebih besar terhadap ekonomi masyarakat,” kata Rully.
LSI Denny JA mengingatkan Bupati Faida agar berhati-hati dalam memberikan bantuan sosial menjelang pelaksanaan pemilihan kepala daerah. “Kami khawatir adanya penggunaan kekuasaan untuk melakukan pencitraan. Mudah-mudahan tidak dilakukan petahana yang sedang maju dalam pilkada, seperti melakukan branding segala macam. Karena ditakutkan bisa ada pasal atau hukuman bagi pemerintah daerah yang melakukan hal tersebut,” kata Rully.
Keempat, menurut Rully, pemerintah daerah seharusnya mengolaborasi semua pihak, mulai dari pengusaha, tokoh masyarakat, ulama untuk mengedukasi publik. “Diusahakan dari level bawah bisa mengawasi protokol kesehatan dengan lebih baik,” katanya.
“Konflik eksekutif dan legislatif justru mengorbankan masyarakat. Kita tidak tahu siapa yang bisa disalahkan, tapi korbannya tetap masyarakat. Mudah-mudahan ada tindakan jauh dari pemerintah provinsi dan pemerintah pusat terkait ketidakakuran dua lembaga besar ini,” kata Rully.
Sementara itu, Kepala Dinas Komunikasi dan Informatika Jember Gatot Triyono belum mengeluarkan pernyataan sikap resmi terkait hasil survei ini. “Besok saja,” katanya. [wir/suf]
Komentar