Iklan Banner Sukun
Peristiwa

Tim Komunikasi Audit Temukan Selisih Rp 4 M Proyek Wastafel Era Bupati Faida

Bupati Hendy Siswanto

Jember (beritajatim.com) – Tim Komunikasi Audit yang dibentuk Bupati Hendy Siswanto menemukan kelebihan nilai perhitungan pengadaan wastafel dalam Anggaran Pendapatan Belanja Daerah Kabupaten Jember, Jawa Timur, Tahun Anggaran 2020 sebesar kurang lebih Rp 4,059 miliar.

Pengadaan wastafel merupakan salah satu temuan Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) terhadap Laporan Keuangan Pemerintah Daerah Kabupaten Jember 2020, masa akhir pemerintahan Bupati Faida. BPK menemukan utang belanja wastafel kepada pihak ketiga untuk penanganan Covid-19 sebesar Rp 31,583 miliar tidak didukung bukti memadai.

Bupati Hendy lantas memerintahkan Tim Komunikasi Audit melakukan pengecekan kembali pelaksanaan proyek itu di lapangan selama kurang lebih tiga bulan. Hasilnya ditemukan kelebihan nilai penghitungan pekerjaan. “Jadi ada kelebihan harga,” katanya, Kamis (30/9/2021).

Berdasarkan informasi yang diperoleh beritajatim.com, selisih kelebihan harga itu meliputi tiga hal. Pertama, selisih perhitungan komponen volume yang dimasukkan dalam RAB (Rencana Anggaran Biaya). Kedua, selisih kewajaran harga satuan komponen pekerjaan dalam perhitungan dokumen penagihan. Ketiga, perbedaan jumlah wastafel antara dokumen tagihan dan realisasi lapangan.

Tim Komunikasi Audit juga menemukan perencanaan dan pengendalian pelaksanaan pekerjaan tidak dilaksanakan dengan baik. Rasio pemasangan wastafel satu kelas dua unit. Tapi kenyataan di lapangan beberapa pemasangan dilakukan sesuai SPMK (Surat Perintah Mulai Kerja), sehingga dapat melebihi rasio pemasangan.

Pemasangan stiker panduan tata cara cuci tangan pada wastafel tipe B juga kurang informatif, karena tertutup dengan tempat sabun dan kotak tisu. Kondisi barang kurang terpelihara seperti kran air yang dicopot, tempat sabun dan kotak tisu disimpan terpisah dengan alasan keamanan, serta 36 persen dari 6.458 unit tipe B stiker panduan yang terpasang mengalami kerusakan.

Selain itu ditemukan, ada pengadaan wastafel juga sebesar Rp 38,6 miliar yang termasuk dalam dana penanganan Covid Rp 107,09 miliar yang disajikan bendaharawan pengeluaran tidak sesuai dengan SAP (Standar Akuntansi Pemerintah). Ada kesalahan yang sama dalam pekerjaan pengadaan wastafel Rp 38,6 miliar sebagaimana pada pekerjaan pengadaan wastafel yang terutang sebesar Rp31 miliar.

Temuan-temuan Tim Komunikasi Audit ini kemudian disampaikan kepada BPK di Surabaya, Rabu (29/9/2021). Saat dimintai konfirmasi beritajatim.com, Hendy mengatakan, BPK ternyata mempertanyakan aspek ada tidaknya kemanfaatan pengadaan wastafel di sekolah pada masa pandemi Covid.

“Apakah (pengadaan) itu tepat? Karena pada saat Covid, anak sekolah tidak ada yang masuk (libur karena Covid). Artinya dari sisi pemanfaatan itu perlu dilakukan kajian ulang, karena pekerjaan itu harus ada sisi manfaat. Dari hasil di lapangan, teman-teman belum melihat sisi manfaat secara maksimal,” kata Hendy.

Dengan demikian, Hendy ingin ada pengujian kembali oleh tim di luar Tim Komunikasi Audit atas manfaat pengadaan wastafel terutang sebesar Rp 31 miliar tersebut. Tujuannya untuk memastikan apakah Pemkab Jember layak membayar utang atau tidak kepada pihak ketiga. Apalagi ditemukan ada anggaran yang sudah dibayar sebesar Rp 38,6 miliar untuk pekerjaan wastafel yang merupakan bagian dari Rp 107,09 miliar temuan BPK.

“(BPK menjelaskan) kalau memang Pemkab Jember merasa (pengadaan wastafel sebesar Rp 31 miliar) itu bermanfaat, ya silakan jika mau membayar (utang) itu. Saya terus terang belum bisa menerima. Sebelum aparat penegak hukum melihat itu (dan menyatakan) boleh dibayarkan, baru kami akan bayarkan,” kata Hendy.

Pemkab Jember akan meminta bantuan aparat penegak hukum untuk menilai apakah pengadaan wastafel ini bermanfaat. “Temuan Tim Komunikasi Audit bisa dijadikan dasar aparat penegak hukum untuk masuk melihat itu,” kata Hendy. [wir/but]


Apa Reaksi Anda?

Komentar