Peristiwa

Terkait Tuntutan Warga Gayaman, Ini Jawaban Pemkab Mojokerto

Mojokerto (beritajatim.com) – Pemkab Mojokerto menegaskan, hanya ada 11 desa di Kabupaten Mojokerto yang mengajukan keberatan terkait Pemilihan Kepala Desa (Pilkades) serentak, 23 Oktober lalu. Ada tiga kemungkinan dari keberatan yang diajukan 11 desa tersebut.

Plt Kepala Badan Pemberdayaan Masyarakat dan Desa¬†(BPMD) Kabupaten Mojokerto, Ardi Sepdianto mengatakan, ada 11 desa yang menyampaikan keberatan terkait hasil Pilkades serentak. “Rata-rata terkait coblosan tembus, simetris. Sudah kami konfirmasi selama dua minggu ini,” ungkapnya.

Pihaknya sudah menghadirkan panitia Pilkades, Badan Permusyawaratan Desa (BPD), tokoh masyarakat dan Forum Komunikasi Pimpinan Kecamatan (Forkopimca). Hasilnya, lanjut Kepala Dinas Komunikasi dan Informasi (Diskominfo) Kabupaten Mojokerto ini, akan direkomendasikan ke Bupati Mojokerto.

“Minggu ini akan kita jawab. Waktu kami sesuai aturan cukup banyak, yakni 30 hari kerja atau sampai tanggal 9 Desember. Tapi sebelum tanggal 9 Desember, akan kami jawab. Beberapa aturan menjadi referensi, kami hanya bisa memberikan masukan dan rekomendasi ke Bupati, Bupati yang memutuskan,” ujarnya.

Sosialisasi yang dilakukan pihak Pemkab Mojokerto, lanjut Ardi, sudah cukup. Karena juga ada bimbingan teknis (bimtek) dengan panitia mulai bulan April 2019 lalu. Dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia (Permendagri) Pasal 40 jelas.

“Permendagri 112 pasal 40 huruf d, surat suara dinyatakan sah jika lebih dari satu coblosan tapi tidak mengenai calon lain. Kita kaji lebih dalam, faktor yang lain juga akan dikaji. Sesuai Perda, yang keberatan masalah coblosan ganda yang simetris,” ujarnya.

Menurutnya, dalam aturannya pihak yang merasa dirugikan yang bisa melaporkan sehingga dalam hal ini pihaknya hanya menunggu. Hanya ada 11 desa di Kabupaten Mojokerto yang keberatan dengan hasil Pilkades serentak. Namun jika ada aspirasi akan disampaikan ke Wakil Bupati.

“Yang berhak dan punya legal standing adalah pihak yang bersangkutan atau kuasa hukum. Menghargai aspirasi tapi perlu dipahami kami juga tidak berani menabrak aturan yang berlaku. Akan kami tampung, kami hanya bisa menyampaikan. Rananya hanya rekomendasi, keputusan adalah Wakil Bupati,” tuturnya.

Ardi menambahkan, dalam Undang-undang (UU) Sistem Pemerintahan ada tiga kemungkinan yakni menguatkan keputusan, mengabulkan dan membatalkan.

Sementara itu, Kabag Hukum, Sekretaris Daerah Kabupaten (Setdakab) Mojokerto, Tatang Marhaendrata menambahkan, Permendagri Nomor 112 Tahun 2014, tidak ada ketentuan yang mengatur Pilkades ulang. “Terkait hal ini sesuai aturan, jika ada kekurangan dalam penyelenggaraan silahkan ke hukum,” tegasnya.[tin/ted]

Apa Reaksi Anda?

Komentar