Peristiwa

Tak Ikut Demo di DPRD Bojonegoro, Buruh Pabrik Rokok Ternyata Punya Agenda Sendiri

Bojonegoro (beritajatim.com) – Sejumlah buruh yang tergabung dalam Serikat Pekerja Seluruh Indonesia (SPSI) Kabupaten Bojonegoro tidak menurunkan buruh untuk ikut dalam aksi demo di depan kantor Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) setempat yang digelar kemarin.

Koordinator SPSI Kabupaten Bojonegoro Soegiono mengungkapkan, pada tanggal 7 Oktober 2020 pihaknya bersama anggota dan pengurus telah melakukan hearing dengan ketua DPRD dan Bupati untuk menyuarakan aspirasi buruh untuk menolak pengesahan UU Omnibus Law Cipta Kerja.

Dalam hearing tersebut, menurutnya, tidak ada titik temu antara eksekutif dan legislatif. “Audensi dengan Bupati DPRD didampingi Kapolres dan anggota kami serta pengurus tidak didukung, tapi kemarin Wakil Ketua DPRD Bojonegoro Sukur Priyanto kok mendukung,” ungkapnya, Jumat (9/10/2020).

Sehingga SPSI Kabupaten Bojonegoro hanya melakukan aksi menolak pengesahan UU Omnibus Law Cipta Kerja di depan pabrik masing-masing. Salah satunya buruh yang bekerja di perusahaan rokok, Koperasi Kareb MPS Kapas, Perusahaan Angling Darmo di Kalitidu, dan Perusahaan Rukun Jaya Makmur, Padangan.

Para buruh melakukan aksi dengan memasang banner di depan perusahaan. Sementara kemarin diketahui, sejumlah elemen masyarakat sipil, mahasiswa dan pelajar melakukan aksi demo di depan kantor DPRD Bojonegoro. Ratusan massa melakukan orasi menolak pengesahan UU Omnibus Law Cipta Kerja.

Dalam aksi tersebut, Wakil Ketua DPRD Bojonegoro Sukur Priyanto menerima pendemo. Menurut Sukur, pihaknya juga menolak pengesahan UU tersebut dengan alasan lebih melihat dan mengedepankan apa yang menjadi harapan dan suara masyarakat yang mayoritas sangat keberatan dengan pengesahan UU Omnibus Law Cipta Kerja.

“Isi dalam UU tersebut sangat merugikan bagi buruh dan masyarakat, kedua prioritas yang dilakukan pemerintah pusat harusnya lebih fokus untuk menyelesaikan kondisi pandemi yang terjadi saat ini,” jelas politikus Partai Demokrat itu.

Sikap penolakan terhadap pengesahan UU cipta kerja yang disahkan DPR RI pada 5 Oktober 2020 itu menurutnya juga sudah melalui pertemuan dengan unsur pimpinan DPRD. Pihaknya juga membuat surat pernyataan atas nama instansinya sebagai Wakil Ketua DPRD Bojonegoro yang menolak UU Omnibus Law Cipta Kerja.

Ada lima poin yang dituangkan dalam surat pernyataan tersebut. Pertama mosi tidak percaya kepada pemerintah dan DPR RI, kedua mengutuk dan mengecam keras kepada pemerintah yang terlibat dalam pengesahan UU Omnibus Law Cipta Kerja, ketiga, mengancam keras tindakan represif aparat saat melakukan demonstrasi dan menyampaikan aspirasi publik.

Keempat, mengajak seluruh mahasiswa, buruh dan pelajar terus bergabung pada gerakan kolektif untuk melakukan perlawanan terhadap Omnibus Law Cipta Kerja, dan kelima DPRD Bojonegoro menolak adanya penetapan UU Omnibus Law. [lus/but]





Apa Reaksi Anda?

Komentar