Peristiwa

Sumpah Mahasiswa Kembali Terdengar di Pelataran DPRD Jember

Jember (beritajatim.com) – Setelah lama tak terdengar, Sumpah Mahasiswa kembali diteriakkan lantang oleh ratusan orang mahasiswa di pelataran gedung DPRD Jember, Jawa Timur, Senin (23/9/2019).

Aksi tersebut dilakukan Cipayung Plus yang terdiri atas Himpunan Mahasiswa Islam, Gerakan Mahasiswa Nasional Indonesia, Kesatuan Aksi Mahasiswa Muslim Indonesia, Ikatan Mahasiswa Muhammadiyah. “Sumpah mahasiswa. Kami mahasiswa Indonesia bersumpah bertanah air satu: tanah air tanpa penindasan. Berbangsa satu: bangsa yang cinta keadilan. Berbahasa satu: bahasa tanpa kebohongan.”

“Kami menolak disahkannya Undang-Undang KPK, Rancangan KUHP, RUU Pertanahan dan RUU Pemasyarakatan. Kami meminta presiden untuk mencabut UU KPK yang baru disahkan dengan Peraturan Pengganti UU. Kami imbau kepada DPR dan presiden untuk selalu memperhatikan dan mengindahkan aspirasi rakyat dalam membentuk undang-undang,” kata Ketua HMI Jember Azhar Adaby dalam pernyataan pers.

Ketua GMNI Ilham Fidaruzziar menilai, pembahasan UU KPK telah menabrak prosedur pembentukan peraturan perundang-undangan. DPR dan presiden telah melangkahi pasal 45 UU Nomor 12 Tahun 2011 dengan tidak memasukkan RUU itu ke dalam Program Legislasi Nasional. “Materi-materi pasal yang disepakati juga sangat berpotensi melemahkan upaya pemberantasan korupsi di Indonesia,” katanya.

Ketua IMM Jember Andi Saputra juga melihat, RUU Pertanahan sangat mengandung unsur liberalisasi tanah. Politik hukumnya tak lagi berpihak pada kesejahteraan petani dan penguasaan lahan atas nama investasi semakin lancar.

Ketua KAMMI Hanif Arifin berpendapat, RUU KUHP yang mengandung pasal-pasal karet dan multitafsir berpotensi memenjarakan seseorang dalam melindungi. Mengkritik presiden dan wakil presiden pun diharamkan oleh RUU ini. Sementara RUU Pemasyarakatan menurunkan efek jera yang sepatutnya dirasakan para narapidana.

Para mahasiswa diterima tiga legislator, Ahmad Halim dari Gerindra, Dedy Dwi Setiawan dari Nasdem, dan Agus Sofyan dari PDI Perjuangan. “Ada beberapa aspirasi teman-teman mahasiswa untuk menyikapi kondisi dan situasi UU sekarang yang sedang dibahas maupun yang sudah disahkan oleh pemerintah dan DPR RI. Kami perwakilan yang ada di daerah berkewajiban menerima aspirasi teman-teman mahasiswa tersebut dan meneruskan kepada pemerintah pusat dan DPR RI untuk ditindaklanjuti,” kata Halim.

Halim memberikan dukungan moral kepada mahasiswa di Jember. “Terhadap mekanisme perundang-undangan kami serahkan ke pusat,” katanya.

Pernyataan sikap tersebut dikirimkan via faksimili ke DPR RI. “Ini adalah sikap nasional. Seandainya tidak direspons pemerintah pusat, otomatis ada risiko terhadap mereka. Yang jelas kami sudah memperjuangkan, meneruskan aspirasi mahasiswa tersebut,” kata Halim. [wir/ted]





Apa Reaksi Anda?

Komentar