Peristiwa

Soal TPA Karangdieng, Pemkab Mojokerto Mediasi dengan Warga

Warga melakukan aksi penolakan TPA Karangdieng di Desa Karangdieng, Kecamatan Kutorejo, Kabupaten Mojokerto

Mojokerto (beritajatim.com) – Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Mojokerto melakukan mediasi dengan warga Dusun Jaringansari, Desa Karangdieng, Kecamatan Kutorejo, yang menolak adanya Tempat Pembuangan Akhir (TPA) Karangdieng. Mediasi dilakukan untuk mencari solusi atas tuntutan warga.

Pejabat Sekretaris Daerah Kabupaten (Sekdakab) Mojokerto, Didik Khusnul Yakin di lokasi mengatakan, pihaknya akan mengakomodir tuntutan warga. “Pemerintah pasti akan memperhatikan apa yang mereka sampaikan. Kita mendirikan TPA bukan untuk kepentingan DLH,” ungkapnya, Sabtu (23/1/2021).

Tetapi pembangunan TPA Karangdieng, lanjut Didik, ada kepentingan masyarakat Kabupaten Mojokerto. Oleh sebab itu, Pemkab berharap masyarakat bisa mengelola sampah yang ada di TPA Karangdieng dengan baik dan tidak menimbulkan dampak yang negatif.

“Nah sebenarnya di satu sisi, keberadaannya tidak kumuh tetapi ini TPA edukasi. Masyarakat kita ingin berdayakan dengan TPA ini. Harapannya adalah mereka bisa bekerja di sini, nanti bisa memilah-milah sampai itu kan bisa menjadi sumber pendapatan ekonomi,” katanya.

Didik juga mengungkapkan bahwa anggota DPR RI Komisi VI Mindo Sianipar tertarik dengan TPA Karangdieng. Politisi PDIP tersebut tertarik dengan TPA Karangdieng dan dikembangkan sehingga bernilai ekonomi bagi masyarakat.

“Makanya tuntutan warga ini seperti apa? Misalnya takut tercemar, insya Allah kita sangat bertanggung jawab karena kita ada Puskesmas, ada Pustu yang siap memeriksa kesehatan secara berkala. Kalau misalnya takut tercemar, pengelola sampah di sini insya Allah sampahnya tidak tembus ke tanah karena dilapisi geomembrane,” jelasnya.

Sehingga sampah tidak tembus ke tanah, jika ada air maka akan disalurkan ke kolam Instalasi Pengolahan Air Limbah (IPAL). Kolam tersebut untuk melindungi agar tidak tercemar dan pengolahan sampah di TPA Karangdieng sudah cukup bagus. Karena harapannya tidak menimbulkan dampak negatif tapi justru masyarakat bisa memanfaatkan.

“Contohnya, kalau pagi dan sore di sini cukup ramai orang seperti wisata. Harapannya TPA ini bisa bermanfaat bagi masyarakat, nah kalau ada tuntutan kaitannya dengan fasilitas. Misalnya jalan di muka itu, kalau kesehatan insya Allah akan kita perhatikan. Kalau sampai terjadi pencemaran, kita bisa buktikan,” urainya.

Didik menegaskan, Dinas Lingkungan Hidup (DLH) Kabupaten Mojokerto memiliki UPT Laboratorium Lingkungan Hidup sehingga bisa dicek kondisinya. Sementara posisi TPA Karangdieng berada di bawah pemukiman warga. Menurutnya, bau hanya tercium saat truk sampah lewat.

“Tapi kalau sudah sampai sini (TPA Karangdieng) akan dikelola dengan baik. Jarak juga tidak dekat dengan pemukiman warga. Terkait tuntutan warga, pemerintah sangat akomodatif. Yang jelas ini ada untuk kepentingan Kabupaten Mojokerto, pembangunannya untuk melayani agar persampahan tidak menimbulkan dampak pada masyarakat,” tegasnya.

Didik menambahkan, nantinya akan ada empat TPA di tiap eks Pembantu Bupati yang ada di Kabupaten Mojokerto. Pihaknya akan berkoordinasi dengan pihak keamanan dan melakukan mediasi dengan warga.

“Pak Kapolres juga siap membantu mediasi dengan warga, artinya apa sih yang menjadi tuntutan mereka akan kita tampung. Jangan sampai mengganggu programnya pemerintah, karena ini tidak berhadapan dengan orang per orang, tapi jika ada penghadangan sama dengan menghambat pembangunan Kabupaten Mojokerto secara umum,” pungkasnya.

Sebelumnya, ratusan warga Dusun Jaringansari, Desa Karangdieng, Kecamatan Kutorejo, Kabupaten Mojokerto menggelar aksi di jalan cor ke arah Tempat Pembuangan Akhir (TPA) Karangdieng. Dengan tetap menjaga jarak, warga menolak adanya TPA karena dari awal pembangunan warga tak dilibatkan. [tin/suf]



Apa Reaksi Anda?

Komentar