Peristiwa

Soal Aksi Warga Terkait TKD, Ini Kata DPRD Kabupaten Mojokerto

Komisi I dan Komisi 3 DPRD Kabupaten Mojokerto saat sidak di TKD Padusan. [Foto: misti/beritajatim]

Mojokerto (beritajatim.com) – Komisi 1 dan Komisi 3 Dewan Pimpinan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Mojokerto menggelar inspeksi mendadak (sidak) ke Tanah Kas Desa (TKD) Padusan, Kecamatan Pacet, Kabupaten Mojokerto, Kamis (14/11/2019). Sidak wakil rakyat berbarengan dengan aksi unjuk rasa warga.

Ketua Komisi 1 DPRD Kabupaten Mojokerto, Winajat mengatakan, berdasarkan keterangan dari salah satu perangkat desa, jika pihak desa sudah ada kerjasama dengan pihak ketiga pengelola untuk mengelola TKD. “Yakni PT Suharis Restu Mandiri. Kerjasama dengan pihak ketiga ini masih berjalan dua minggu,” ungkapnya.

Terkait aksi warga, masih kata Winajat, Komisi 1 memberikan saran agar kerjasama tersebut dievaluasi terkait tuntutan warga sekitar. Menurutnya, aksi warga terjadi karena pihaknya menilai jika pihak desa kurang sosialisasi sehingga warna menganggap pihak desa kurang transparan.

“TKD yang memiliki luas sekitar 2 hektar itu digunakan sebagai reklamasi. TKD seperti ini tidak ada aktivitas jual beli, mengeluarkan material tanah, batu, pasir. Cuma diratakan saja dan volumenya masih utuh. Terkait keluhan warga, akan kita rapatkan dan hearing,” katanya.

DPRD Kabupaten Mojokerto berjanji akan secepatnya menyelesaikan pengaduan dan tuntutan dari warga Desa Padusan tersebut. Pihaknya aka menelusuri lebih lanjut terkait keluhannya warga karena jika benar, TKD tidak boleh diperjual belikan. [tin/suf]

Apa Reaksi Anda?

Komentar