Gresik (beritajatim.com) – Sesepuh Ansor Gresik, M. Syaiful Arif, mendesak agar Kongres Luar Biasa (KLB) GP Ansor segera digelar. Dia menilai molornya Kongres XVI Gerakan Pemuda (GP) Ansor selama hampir 3 tahun ini sengaja dibuat-dibuat.
Menurut Syaiful molornya kongres tersebut mengakibatkan proses kaderisasi di tubuh Ansor stagnan. Bahkan, dia menyebut, Ketua Umum Ansor Yaqut Cholil Qoumas (Gus Yaqut) hanya sibuk memikirkan kepentingan Pemilu 2024.
“Molornya Kongres Ansor ini seolah disengaja demi kepentingan perorangan saja. Ketua Umum terlalu sering menyeret Ansor ke dunia politik. Seolah aji mumpung menjadi Ketua Umum untuk mengkondisikan jajarannya demi kepentingan Pemilu 2024,” kata Syaiful, Selasa (19/9/2023).
Syaiful menegaskan, Ansor harus ditempatkan sebagai ormas yang disegani dan dihargai, bukan malah dijadikan sebagai alat politik untuk memenangkan pasangan calon di Pemilu 2024 mendatang.
BACA JUGA:
Eks Lakpesdam Lamongan Desak Kongres Ansor Segera Digelar
“GP Ansor ini adalah organisasi kaderisasi dan sosial kepemudaan, bukan organisasi politik. Jangan sampai hanya digunakan sebagai alat untuk meraih kekuasaan, apalagi dikondisikan untuk memenangkan calon tertentu,” tandasnya.
Masih kata Syaiful, jabatan Gus Yaqut telah kadaluwarsa lebih dari tiga tahun. Oleh karenanya, dia mendesak Kongres Luar Biasa (KLB) Ansor bisa diselenggarakan dalam dekat-dekat ini. Hal itu dilakukan agar Ansor tak terlalu jauh melenceng dari aturan organisasi.
“Gus Yaqut terpilih 2015, sekarang sudah 2023 sudah hampir 10 tahun. Jabatan Gus Yaqut sudah ama expired. Jangan sampai organisasi Ansor yang telah ditata sedemikian rupa oleh para pendiri ini jadi kacau karena nafsu politik belaka,” tukasnya.
BACA JUGA:
Ansor Lamongan Tolak Rocky Gerung dan People Powernya
Lebih lanjut, Syaiful berkata bahwa penyegaran organisasi dan perubahan organisasi ke arah yang progresif adalah suatu keniscayaan.
“KLB harus segera dilakukan, karena sudah menyalahi Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga (AD/ART). Jika kongres tidak dilakukan secepatnya, maka hal ini bakal jadi preseden buruk bagi Ansor ke depannya,” paparnya.
“Bahkan, terjadi ketidaksinkronan antara aturan di daerah dengan pusat. Pengurus pusat kerap mendesak daerah untuk segera konfercab bagi yang sudah berakhir masa baktinya. Tapi pusat justru belum melaksanakan kongres yang sudah lewat masa jabatanya,” pungkasnya. [riq/beq]
Komentar