Peristiwa

Sertifikat Operasional Bandara Jember Tergantung Angkasapura II

Jember (beritajatim.com) – Sertifikat izin operasional Bandara Notohadinegoro di Kabupaten Jember, Jawa Timur, sudah kedaluwarsa pada 20 Maret 2018. Sertifikasi tergantung pada persetujuan terhadap rencana induk bandara (master plan) dari PT Angkasa Pura II.

“Sebelum habis masanya, sebetulnya Dinas Perhubungan sudah melakukan proses perpanjangan ke Kementerian (Perhubungan). Surat yang ditujukan ke Kementerian mendapatkan balasan: untuk proses perpanjangan, dibutuhkan beberapa persyaratan,” kata Kepala Dishub Jember Hadi Mulyono, Kamis (5/12/2019).

Penyelenggara Bandara Notohadinegoro diminta melampirkan delapan berkas dokumen untuk memperpanjang izin operasional.

1. Surat keputusan pembentukan organisasi unit penyelenggara Bandara Notohadinegoro.
2. Buku pedoman pengoperasian bandar udara (aerodrome manual).
3. Buku pedoman sistem manajemen keselamatan operasi bandar udara (aerodrome SMS manual) yang mencantumkan safety performance indicator dan target.
4. Airport emergency plan (AEP).
5. Dokumen rencana induk bandar udara.
6. Bukti pembayaran Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP) sesuai peraturan yang berlaku (Peraturan Pemerintah Nomor 15 Tahun 2016).
7. Sertifikat bandar udara yang akan berakhir masa berlakunya.
8. Hasil pemeriksaan teknis operasional berkala tahunan dan atau hasil pengawasan keselamatan operasi bandar udara (audit atau inspeksi).

Salah satu persyaratan adalah dokumen rencana induk bandar udara. “Kita ketahui bersama, bahwa ke depannya (Bandara Notohadinegoro) akan dikelola PT Angkasapura II. Masterplan ini sedang diproses di Angkasapura. Bahkan pada Juli kemarin ada sosialisasi oleh Angkasapura kepada semua stakeholder di Jember. Artinya proses ini masih berjalan,” kata Hadi.

Pemkab Jember sudah menyampaikan hal ini kepada Kementerian Perhubungan. Akhirnya pemerintah pusat menerbitkan sertifikat bandara udara sementara pada 22 November 2019 yang berlaku hingga 22 Desember 2019.

Pemkab Jember mengurus sertifikat bandara permanen dengan difasilitasi Kementerian Perhubungan. “Dalam kurun waktu itu (satu bulan), kami melengkapi persyaratan-persyaratan di luar masterplan,” kata Hadi.

Menurut Hadi, buku pedoman pengoperasian bandar udara (aerodrome manual) dan buku pedoman sistem manajemen keselamatan operasi bandar udara (aerodrome SMS manual) yang mencantumkan safety performance indicator dan target sedang disusun dengan difasilitasi otoritas bandara. “Kalau sudah selesai kami ajukan. Tim dari Kementerian juga akan turun membantu memfasilitasi semua,” katanya.

“Masterplan sudah disusun sejak lama oleh Bappeda (Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Jember). Sudah disosialisasikan. Tinggal penyempurnaan dari Angkasapura.” kata Hadi. Dokumen rencana induk ini tinggal finalisasi.

Dishub Jember selalu berkomunikasi dengan PT Angkasapura II. “Kami berharap Angkasapura segera melanjutkan proses master plan,” kata Hadi. [wir/ted]

Apa Reaksi Anda?

Komentar