Peristiwa

Serikat Buruh Pilih Audiensi, Gedung DPRD Kabupaten Malang Lengang

Malang (beritajatim.com) – Suasana kantor DPRD Kabupaten Malang di Jalan Raya Panji, Kota Kepanjen, tampak lengang, Kamis (8/10/2020). Sedari pagi, tak ada gemuruh aksi massa buruh yang memprotes UU Omnibus Law Cipta Kerja. Kondisi tersebut kontras berbeda dengan daerah lain. Misalnya saja demo anarkis yang menerjang kantor DPRD Kota Malang.

Ketua Serikat Pekerja Seluruh Indonesia (SPSI) Kabupaten Malang, Kusmantoro Widodo menyerukan kepada buruh di seluruh Kabupaten Malang tidak turun ke jalan menggelar aksi demonstrasi. “Sebenarnya tidak hanya Kabupaten Malang. Daerah lain di Jawa Timur juga ada (buruh) yang tidak menggelar aksi,” terang Kusmantoro, Kamis (8/10/2020).

Keputusan buruh di Kabupaten Malang tidak menggelar aksi demonstrasi di jalan karena ada pertimbangan genting. “Karena situasi pandemi Covid-19 sampai saat ini belum selesai,” ucap mantan anggota DPRD Kabupaten Malang itu.

Kusmantoro menyadari demonstrasi akan menimbulkan kerumunan massa, sehingga dirinya tidak ingin memperburuk situasi hanya karena menggelar aksi demo. “Pandemi membuat ekonomi bergejolak. Kami tidak ingin ada penularan virus corona,” ucap pria yang masih aktif menjadi kader Golkar itu.

Kusmantoro memilih menyuarakan aksi protes UU Omnibus Law Cipta Kerja dengan cara lain. Salah satunya menggelar mediasi dengan DPRD Kabupaten Malang dan Dinas Tenaga Kerja Kabupaten Malang. “Kami bersikap tetap menolak UU Omnibus Law Cipta Kerja,” tutur Kusmantoro.

Menurut Kusmantoro, UU Omnibus Law Cipta Kerja bakal menjadi momok menyeramkan bagi pekerja kontrak yang habis masa kerjanya. Dia mengkhawatirkan masa depan para buruh di Kabupaten Malang. “Kita semua butuh masa depan. Efek UU Omnibus Law yang merugikan, seperti bagi pekerja kontrak yang habis masa kontraknya karena usianya, mereka habis tidak ada masa depan,” papar Kusmantoro.

Selain dengan mediasi, SPSI Kabupaten Malang sikap penolakan UU Omnibus Law Cipta Kerja juga diwujudkan dengan memasang spanduk.

Spanduk itu dibuat oleh Pengurus Unit Kerja (PUK) SPSI yang tersebar di wilayah Kabupaten Malang. Kusmantoro meminta pemerintah menerbitkan regulasi yang memperhatikan nasib buruh. “Karena ini terkait hak-hak para pekerja,” Kusmantoro mengakhiri. (yog/kun)





Apa Reaksi Anda?

Komentar