Iklan Banner Sukun
Peristiwa

Sempat Diterpa Isu Pungli, Ratusan Warga di Mojokerto Akhirnya Terima Sertifikat PTSL

Kades Kemiri, Puthut Budo Santoso saat menyerahkan sertifikat kepada wargan Desa Kemiri.

Mojokerto (beritajatim.com) — Ratusan warga Desa Kemiri, Kecamatan Pacet, Kabupaten Mojokerto bisa bernafas lega. Menyusul keluarnya sertifikat program Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap (PTSL) dari Badan Pertanahan Nasional (BPN) yang difasilitasi dari pihak Pemerintah Desa (Pemdes) Kemiri.

Ini lantaran sebelumnya program tersebut dikabarkan ada pungutan liar (pungli). Sekitar 1.497 pemohon program PTLS akhirnya mendapatkan sertifikat setelah proses pengajuan ke BPN selesai. Penyerahan sertifikat PTLS diserahkan Kepala Desa (Kades) Kemiri, Puthut Budi Santoso di Balai Desa Kemiri.

“Program PTSL di Desa Kemiri sebelumnya belum pernah ada. Tahun 2020, awal saya menjabat, kita mengajukan proposal ke BPN untuk mendapatkan kuota PTSL. Kita mendapat kuota 1500 lebih, dengan pendaftar sekitar 1482 sampai 1497. Dan alhamdulillah semua selesai dan warga mendapat sertifikat PTSL,” ungkapnya, Minggu (10/4/2022).

Kades membenarkan, jika program PTLS di Desa Kemiri tersebut diterpa adanya pungli. Meski sebelumnya sudah atas dasar kesepakatan dengan masyarakat untuk membentuk tim di setiap dusun. Dua tahun pengurusan program PTLS akhirnya semua bisa terealisasinya dan sertifikat PTSL bisa dibagikan ke warga.

“Ya meskipun awal dalam tahap proses pengajuan ada bla…bla…bla…, dan ternyata tidak bisa dibuktikan. Karena kita dari pemerintahan desa menyampaikan tentang hak-hak yang kita bagikan kepada warga masyarakat, kemudian mereka menerima sehingga menjadi kesepakatan,” terangnya.

Sekedar diketahui, PTSL adalah proses pendaftaran tanah untuk pertama kali, yang dilakukan secara serentak dan meliputi semua obyek pendaftaran tanah yang belum didaftarkan di dalam suatu wilayah desa atau kelurahan atau nama lainnya yang setingkat dengan itu.

Melalui program tersebut, pemerintah memberikan jaminan kepastian hukum atau hak atas tanah yang dimiliki masyarakat.

Metode PTSL ini merupakan inovasi pemerintah melalui Kementerian ATR/BPN untuk memenuhi kebutuhan dasar masyarakat: sandang, pangan, dan papan. Program tersebut dituangkan dalam Peraturan Menteri No 12 tahun 2017 tentang PTSL dan Instruksi Presiden No 2 tahun 2018. [tin/but]


Apa Reaksi Anda?

Komentar