Peristiwa

BPNT di Gresik

Selama Enam Bulan, KPM Belum Terima Bantuan

Gresik (beritajatim.com) – Penyaluran bantuan pangan non tunai (BPNT) di wilayah Kabupaten Gresik selama pandemi Covid-19, carut-marut. Hal ini terbukti ada warga yang sampai enam bulan tak menerima bantuan lagi.

Salah satu warga yang tak lagi menerima BPNT adalah Emi Kusniati (58) asal Desa Wahas, Kecamatan Balongpanggang, Gresik. Ibu dua anak itu, awal tahun mendatangi balai desa. Eni yang masuk keluarga penerima manfaat (KPM) biasanya mengambil sembako. Namun, saat kartu keluarga sejahtera (KKS) miliknya digesek, ternyata saldonya nol.

Melihat itu, Emi hanya berprasangka ada kesalahan teknis. Dirinya menduga bulan depan pasti dirapel. Ibu yang sudah hampir 15 tahun sebagai petani itu kaget saldonya malah kosong tiga bulan. “Melihat kenyataan itu saya pasrah, tidak mengambil lagi. Ditambah saat pandemi Covid-19 ini saya tidak mendapat bantuan apapun,” ujarnya, Senin (13/7/2020).

Bagi Emi, bantuan itu sangat penting membantu kesehariannya sebagai petani. Bahkan, suaminya pun juga berprofesi sama seperti dirinya. “Kalau hanya mengandalkan sebagai petani tidak cukup. Belum lagi untuk biaya kuliah anak pertam serta anak kedua yang masuk SMA tahun ini,” ujarnya.

Nasib yang dialami Emi sama halnya terjadi di Desa Dapet, Kecamatan Balongpanggang, Gresik. Di desa ini ada 15 KPM yang saldonya nol. Waktunya beragam. Mulai dari enam bulan hingga satu tahun. Terkait dengan itu, Kepala Desa Dapet Suwandi membenarkan.

Bahkan persoalan itu sudah dialami sejak dirinya belum menjadi kades. Lelaki yang juga ketua AKD Balongpanggang itu yang selama ini gencar menyoal masalah KKS. “Sudah saya ajukan berulang kali. Ini kan sejak dulu sampai sekarang saya jadi kades belum juga selesai. Lha ini ada apa,” ungkapnya.

Kondisi itu juga dialami Nasuchan Nasfiah (59) asal Cerme, Gresik. Menurut Nasfiah, sebelumnya ada 6 KPM. Namun, saat dirinya mendapat info ada 15 orang yang juga mendapat KPM. Anehnya, kartunya tidak bisa digunakan setahun belakangan. Nasfiah juga berulangkali pergi ke balai desa. Karena KPM lain juga demikian untuk mengambil BPNT. “Tetep ga iso (tetap tidak bisa). Saya bolak-balik sampai enam kali pencairan,” ucapnya.

Adanya carut-marut penyuran BPNT itu, disorot oleh Ketua Komisi IV DPRD Gresik Mochammad. Dirinya, menyadari betul ada masalah serius dalam penyelenggaran bantuan sosial tersebut. “Bukan hanya program BPNT, melainkan berbagai program jaring pengaman sosial (JPS) untuk Covid-19. Sebagai mitra Dinas Sosial, kami menggaris bawahi bahwa alur permasalahan juga terletak pada sistem pendataan yang amburadul,” tegasnya.

Buruknya sistem data, lanjut dia, berdampak pada distribusi, penerima, hingga menimbulkan masalah teknis lain di lapangan. Hal itu semakin terungkap setelah masyarakat tidak bisa mengakses bantuan JPS Covid-19 karena sudah terdata dalam BPNT.

“Saya sudah berulangkali mendesak Dinas Sosial untuk menyelesaikan masalah tersebut harus ada reformasi birokrasi. Masalah teknis karena keterbatasan SDM seharusnya bisa diatasi cepat. Sebab, hal ini menyangkut hajat hidup orang banyak,” tandasnya.

Saat ditanya amburadulnya keberadaan e-warung. Politisi PKB itu menjelaskan dirinya sempat mendapat laporan bahwa para agen ditunjuk langsung suplier. Padahal, seharusnya agen berhak menentukan suplier untuk memenuhi ketersediaan barang.

“Keberadaan e-warung harus memiliki prinsip semangat ekonomi kerakyatan. Tentunya dengan memenuhi standar sesuai pedoman. Kriteria tersebut tidaklah sulit, terutama bagi para pedagang kelontong,” pungkasnya. [dny/suf]





Apa Reaksi Anda?

Komentar