Peristiwa

Selain Oknum Satpol PP, Zona Cafe Surabaya Juga Terancam Sanksi

Suasana hearing di ruang Komisi A DPRD Kota Surabaya

Surabaya (beritajatim.com) – Komisi A DPRD Surabaya mengambil sikap tegas dalam kasus pemukulan yang dilakukan oknum Satpol PP Kota Surabaya terhadap security usai mabuk di Cafe Zona, Jalan Kapasari, pada awal pekan lalu.

Banyak hal yang disorot oleh dewan. Bukan hanya soal indisipliner oknum Satpol PP yang dinilai sudah keterlaluan. Namun juga soal rekreasi hiburan umum (RHU) yang nekat buka di masa pandemi Covid-19.

“Ini sudah sangat keterlaluan. Satpol PP itu sering ngobrak-ngobrak pedagang kecil, PKL sampai rumah makan dan mall diminta tutup dan nurut. Bahkan PKL kalau tidak nurut bangkunya diangkut, orangnya ditahan. Kena denda dan dibuat tidak nyaman. Sementara, di balik semua ini ada oknumnya yang justru masuk di rumah hiburan saat PPKM. Ini kan pelanggaran luar biasa,” tandas anggota Komisi A M Machmud, Senin (30/8/2021).

Machmud menambahkan pengusaha hiburan yang nekat buka juga harus diberikan sanksi yang terukur. “Saya minta wali kota harus memberikan sanksi yang tegas pada pengusaha ini. Tutup RHU tersebut. Apalagi setelah dicek RHU tersebut tidak ada izinnya. Lah, yang ada izinnya saja tutup, apalagi ini. Tutup saja seterusnya!” tegas legislator yang berasal dari Fraksi Demokrat-Nasdem ini.

Machmud menjelaskan, Cafe Zona di Jalan Tambaksari sudah 4 tahun tidak mengantongi izin usaha. Sehingga Machmud mendesak agar pelanggaran tersebut tak diberi ampun. Karena pengusaha mokong seperti itu tidak layak mendapat kelonggaran.

“Jadi kasihan saya sama wali kotanya. Pagi, siang, malam terus berusaha mengoptimalkan PPKM. Tapi di satu sisi pengusaha yang mokong seperti ini dibiarkan. Kami akan terus mengamati. Cafe Zona itu buka apa enggak nanti. Akan kami kawal,” tuturnya.

Wali Kota Eri Cahyadi juga diingatkan agar kasus ini dijadikan pelajaran. Izinnya agar jangan diobral kepada pengusaha tersebut. “Izin jangan dikasih untuk pengusaha ini. Saya minta wali kota untuk tegas, kalau tidak tegas, nah ini ada apa,” tuntasnya.

Sementara itu, Kasatpol PP Surabaya Eddy Christijanto menjelaskan, terkait kejadian fatal tersebut, tim dari pihaknya sudah ditunjuk menjadi tim periksa dari PPNS yang diketuai sendiri.

“Saat ini sedang dalam proses. Sedang memanggil saksi-saksi dan juga staf yang bersangkutan akan kami dalami lagi. Kemarin sudah kita periksa, cuma kita masih perlu beberapa penjalasan yang nantinya kita luruskan,” kata Eddy.

Terkait dengan tindakan tegas oleh RHU yang melanggar, Eddy menyebut belum menemukan pelanggaran. Bahkan pemilik RHU Cafe Zona sudah diperiksa.

“Kemarin hasil yang kita dapat RHU tersebut tidak buka. Artinya tim satgas ketika mengecek RHU itu tidak beroperasi, maka tidak ditemukan adanya pelanggaran. Tapi kalau mereka ketahuan buka akan kita proses sesuai PP Nomor 67. Kita tutup dan kita segel,” tegasnya.

Sejauh ini tidak ada pelaporan polisi yang masuk dari kejadian pertikaian tersebut. Disinggung soal izin, Eddy mengaku siap memantau RHU tersebut. “Yang tidak ada izin, tidak boleh buka. Yang punya izin saja tidak boleh buka kok, apalagi yang tidak punya izin,” cetusnya.

Diwawancara terpisah, Heri Kuncoro menjelaskan kronologis kasus pemukulan tersebut. Awalnya, dia dimintai tolong oleh salah satu instansi untuk membuka satu room di Cafe Zona minggu lalu. Namun tak terduga, pukul 04.00 terjadi aksi kekerasan di lokasi.

“Instansi itu minta tolong, katanya, tolong ini ada tamu dari luar pulau supaya dijamu. Pada saat itu kita tutup. Tapi karena pertemanan, okelah silakan saja untuk satu room. Pas pukul 04.00 ada kejadian, oknum instansi tersebut berkelahi dengan salah satu warga,” beber Heri.

Disinggung soal izin usahanya, bos Rasa Sayang Group ini mengatakan sudah ada upaya mengurus izin usaha Cafe Zona namun belum terealisasi. Untuk RHU yang lain seperti Blue Fish dan sebagainya sudah mengantongi izin TDUP.

“Kita sudah ada upaya mengurus tapi ditolak. Sebelumnya Zona ada di jalan HR Muhammad tapi kemudian pindah. Kalau dulu ada izinnya, pindah tempat butuh izin lagi. Kita sudah proses. Bahkan Rasa Sayang Group patuh membayar pajak, kok,” jelasnya. [ang/suf]


Apa Reaksi Anda?

Komentar