Peristiwa

Satpol PP Kota Mojokerto Segel 3 Perumahan Tak Ber-IMB

Anggota Satpol PP Kota Mojokerto melakukan penyegelan 40 rumah di tiga perumahan.

Mojokerto (beritajatim.com) – Anggota Satuan Polisi Pamong Praja (Satpol PP) Kota Mojokerto melakukan penyegelan 40 rumah, Selasa (15/2/2022). Sebanyak 40 rumah tersebut berada di tiga perumahan yang dinaungi Ahsana Property Group lantaran belum mengantongi Izin Mendirikan Bangunan (IMB).

Tiga perumahan tersebut berada di Lingkungan Kedungturi, Kelurahan Meri, Kecamatan Kranggan. Sejumlah petugas memasang benner bertuliskan ‘Bangunan Ini Disegel. Melangar Peraturan Daerah (Perda) Kota Mojokerto Nomor 3 Tahun 2021 dan Nomor 5 Tahun 2017’ tersebut di depan setiap rumah yang disegel.

Kepala Seksi Penyuluhan dan Informasi, Satpol PP Kota Mojokerto, Durman Sinombing mengatakan, sebelum melakukan aktivitas pembangunan seharusnya pihak developer (pengembang) mengurus IMB terlebih dahulu. “Dari 48 rumah, yang memiliki izin masih 8 rumah,” ungkapnya.

Sebanyak 40 rumah lainnya belum ber-IMB sehingga pihaknya melakukan penindakan berupa memasang benner penyegelan. Meski ada 40 unit rumah yang belum memiliki IMB, Satpol PP Kota Mojokerto hanya menyegel 20 unit rumah saja. Penyegelan dilakukan sampai pihak Ahsana Property Group mengurusi perizinan.

Anggota Satpol PP Kota Mojokerto melakukan penyegelan 40 rumah di tiga perumahan.

“Segel akan dibuka jika pihak Ahsana Property Group mengurusi perizinan.di Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (DPMPTSP). Kami telah memberikan tiga kali peringatan. Peringatan pertama pada 21 Desember 2021, kedua 4 Januari 2022, dan ketiga 11 Januari 2022,” katanya.

Namun karena pihak Ahsana Property Group belum mengurusi perizinan ke DPMPTSP Kota Mojokerto, sehingga petugas melakukan penyegelan. Menurutnya, pasca peringatan ketiga pihaknya masih persuasif sehingga memberikan waktu satu bulan lebih sebelumnya dilakukan penyegelan.

Sementara itu, Tim Legel Ahsana Property Group, Fatkhurrozi mengatakan, pihaknya sempat mengurusi IMB namun ia mengaku kesulitan dalam melakukan proses perizinan dan sempat ditolak. “Kesulitan itu sudah pasti ya. Hampir data-data untuk pengurusan IMB sudah ada. Untuk pengumpulan datanya yang agak susah. Data lengkap, kita kasihkan ke perizinan (DPMPTSP) tapi ditolak,” jelasnya.

Menurutnya, saat itu pihak DPMPTSP Kota Mojokerto berdalih ada perubahan peraturan. Sehingga ia harus mengulang kembali data-data awal. Akhirnya, ia meminta bantuan pengurusan izin kepada notaris. Namun, notaris pun tidak bisa menyelesaikan pengurusan IMB tersebut.

“Kita sudah mentok tidak bisa, akhirnya kita ke notaris. Ke notaris kita minta tolong untuk IMB, notaris sendiri pun tidak bisa. Peraturannya masih berubah-rubah,” terangnya. [tin/ted]

Apa Reaksi Anda?

Komentar