Peristiwa

Rumah KPM PKH di Pamekasan Mulai Dipasang Stiker

Pamekasan (beritajatim.com) – Rumah Keluarga Penerima Manfaat (KPM) Program Keluarga Harapan (PKH) di kabupaten Pamekasan, mulai ditempeli stiker sebagai tanda keluarga pra sejahtera yang berhak menerima bantuan PKH atau paket sembako.

Hal tersebut dilakukan sebagai upaya agar program bantuan sosial (bansos) dari Kementerian Sosial Republik Indonesia (Kemensos RI) tetap sasaran, sekaligus menciptakan transparansi proses pendistribusian bagi keluarga pra sejahtera.

“Penempelan stiker ini upaya menyadarkan penerima, sekaligus penerima bansos PKH tepat sasaran. Sehingga dengan stiker ini, ada keterbukaan data penerima, sekaligus saling memonitor jika ada penerima yang tidak tepat sasaran,” kata Koordinator Kabupaten (Koorkab) PKH Pamekasan, Hanafi, Sabtu (24/12/2020).

Terdapat tujuan lain dari pemasangan stiker di setiap rumah KPM PKH Pamekasan. Satu di antaranya berupa keterbukaan publik. “Tujuan lainnya mempermudah masyarakat mengontrol penerima bansos, dapat meningkatkan transparansi publik, lebih tepat sasaran, serta meningkatkan graduasi atau kemandirian KPM,” ungkapnya.

“Jadi dengan penempelan stiker di setiap rumah penerima ini sebagai langkah konkrit Dinsos Pamekasan, dalam rangka memastikan kelayakan KPM sekaligus agar proses pendistribusian bansos PKH maupun sembako tepat sasaran,” tegas Hanafi.

Selain itu, penempelan stiker tersebut diharapkan dapat memicu efek sungkan bagi para penerima PKH yang memang sudah layak atau masuk katagori sejahtera. “Labelisasi ini sebagai upaya mendukung langkah Pemkab Pamekasan dalam menciptakan integritas dara melalui aplikasi Persada (Pamekasan Integrasi Satu Data),” jelasnya.

“Dalam proses pemasangan stiker atau labelisasi ini, kami melibatkan seluruh pendamping PKH di Pamekasan, termasuk melibatkan unsur TNI-Polri, dalam hal ini Babinsa dan Babinkamtibmas. Sehingga pelaksanaan berjalan sesuai harapan,” sambung Hanafi.

Sebelumnya pihaknya juga menyampaikan, perusak maupun pelaku pencopotan stiker nantinya bakal mendapatkan sanksi tegas. Salah satu di antaranya berupa dikeluarkan sebagai peserta PKH. “Tentunya ada larangan yang harus ditaati oleh seluruh KPM, termasuk sanksi keluar dari kepesertaan,” pungkasnya. [pin/kun]



Apa Reaksi Anda?

Komentar