Peristiwa

Reses DPRD Kota Surabaya H-7 Pemilu Rawan Pelanggaran

Surabaya (beritajatim.com) – Rencana DPRD Kota Surabaya untuk menyelenggarakan reses mulai tanggal 8 April 2019 sangat rawan pelanggaran. Walaupun pelaksanaan reses nantinya sesuai prosedur dan ketentuan yang berlaku serta penggunaan anggarannya dipertanggungjawabkan, tetapi ada aspek politis yang tidak dapat diabaikan.

Hal itu disampaikan dalam keterangan tertulis Victor Imanuel W. Nalle Ketua Pusat Kajian Konstitusi & Pancasila Universitas Katolik Darma Cendekia (PK2P UKDC) Surabaya.

” Reses hakikatnya digunakan untuk menjaring aspirasi masyarakat di daerah pemilihan anggota dewan. Oleh karena itu, substansi yang dibicarakan dalam reses idealnya adalah kebutuhan riil masyarakat. Namun sangatlah sukar bagi seorang petahana dalam suasana pemilu untuk memisahkan dengan tegas keberadaannya dalam reses sebagai penjaring aspirasi atau dalam rangka mengelaborasi janji petahana di periode berikutnya. Jika yang terjadi justru elaborasi janjinya sebagai petahana, maka APBD Kota Surabaya rawan dimanfaatkan untuk menghimpun masyarakat dalam rangka kampanye petahana,” kata Victor, Selasa (2/4/2019).

Victor Imanuel W. Nalle
Ketua PK2P Univeristas Katolik Darma Cendekia Surabaya.

Menurutnya dalam literatur dalam politik hukum keuangan negara mengenal konsep politik “gentong babi” (pork barrel politics).  Istilah “gentong babi” mengacu pada pengeluaran yang diusahakan oleh politisi untuk konstituennya sebagai imbalan atas dukungan politik dalam bentuk suara pada pemilu.

Jika kemudian reses kali ini mengakomodir anggota DPRD Kota Surabaya untuk mendistribusikan dana aspirasi kepada masyarakat, maka sangat besar potensi praktik politik “gentong babi”.

Isu ini menjadi sangat krusial karena justru terjadi di waktu yang sangat berdekatan dengan hari pelaksanaan pemilu. Psikologi pemilih tentunya dapat sangat dipengaruhi dengan praktik politik seperti ini.

“Berita yang dapat kita telusuri di media online menunjukkan bahwa ada beberapa fraksi di DPRD Kota Surabaya yang ngotot melaksanakan reses menjelang pemilu. Sementara beberapa fraksi lainnya justru menolak dengan keras. Situasi ini harus diperhatikan dengan seksama oleh Bawaslu dan aparat penegak hukum. Jangan sampai terjadi pelanggaran di masa rawan jelang 17 April 2019,” pungkasnya.[ted]

 

Apa Reaksi Anda?

Komentar