Peristiwa

Ratusan Warga Pro Investasi Demo di Kantor Desa Sumberagung Banyuwangi

Banyuwangi (beritajatim.com) – Ratusan warga Desa Sumberagung, Kecamatan Pesanggaran menggelar aksi demo di kantor desa setempat, Kamis (28/11/2019). Mereka melakukan aksi untuk mendukung investasi program pemberdayaan dan pembangunan dari perusahaan tambang emas PT Bumi Suksesindo (PT BSI).

Warga berbondong-bondong berjalan dari Kecamatan Pesanggaran menuju kantor desa dengan membawa spanduk raksasa bertuliskan “Dukungan Keberlangsungan Operasional PT Bumi Suksesindo” yang telah ditandatangani. Para warga juga membawa serta sejumlah tulisan berisi kata-kata unik “Cukup cintaku yang terlantarkan, jangan keluargaku”.

Itu bentuk ekspresi para warga terhadap keputusan Kepala Desa Sumberagung yang sempat menandatangani secarik surat yang berisi tentang rekomendasi pencabutan izin usaha pertambangan PT BSI kepada Gubernur Jawa Timur pada hari Senin (25/11/2019) lalu. Masa meminta agar surat pencabutan izin pertambangan tersebut agar segera ditarik kembali.

“Kami tidak memihak siapa-siapa, kita sama-sama warga Desa Sumberagung yang memiliki pandangan berbeda. Tapi perbedaan ini yang membuat indah. Kami di sini berdiri sebagai fasilitator untuk mencegah hal-hal yang tidak diinginkan terjadi,”

“Orentasi kami hanya sekedar bagaimana agar masyarakat khususnya Desa Sumberagung dan Kecamatan Pesanggaran untuk bisa hidup bermasyarakat yang damai dan baik. Entah dengan apapun yang terjadi di area pertambangan,” ucap Budi Santoso Tokoh Warga Desa Sumberagung dalam orasinya.

Dalam kesempatan itu, dia juga berucap terkait adanya keputusan pencabutan surat rekomendasi Kepala Desa yang sempat dilayangkan ke Gubernur. Hal ini yang kemudian membuat masa merasa lega. “Kami mendapat kabar surat rekomendasi telah dicabut sesuai dengan surat Kepala Desa dengan nomor register yang sudah ada, bertanda tangan dan berstempel basah. Sudah dikirim Gubernur per hari ini,” jelasnya.

Tak berselang lama, mendengar keputusan itu massa kemudian mulai membubarkan diri. Meskipun saat bersamaan dan di lokasi yang sama sejumlah masyarakat kelompok tolak tambang emas juga hadir. Namun, situasi tetap kondusif dan aman.

Sekedar diketahui, sesuai Undang-Undang No 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah, terkait perizinan tambang, sudah jelas menjadi hak kewenangan Pemerintah Provinsi. Tindakan kepala desa sebelumnya dinilai telah melampaui kewenangan, sehingga berpotensi memicu konflik yang berujung kericuhan di kalangan masyarakat. [rin/suf]

Apa Reaksi Anda?

Komentar