Peristiwa

Ratusan Warga Demo Kades Ngenep Malang

warga Desa Ngenep, Kecamatan Karangploso, Kabupaten Malang, mendemo kepala desa mereka, Kamis (28/2/2019). Warga menuntut Kepala Desa Ngenep, Niti Ahmad untuk turun dari jabatan kades lantaran dinilai tidak becus dalam memimpin desa.

Malang (beritajatim.com) – Dianggap tak mampu bekerja dengan baik, ratusan warga Desa Ngenep, Kecamatan Karangploso, Kabupaten Malang, mendemo kepala desa mereka, Kamis (28/2/2019).

Warga menuntut Kepala Desa Ngenep, Niti Ahmad untuk turun dari jabatan kades lantaran dinilai tidak becus dalam memimpin desa.

 

Koordinator aksi Achmad Rizaly mengatakan, warga menuntut supaya Kedes Niti Ahmad mundur dari jabatannya, karena dinilai telah menimbulkan konflik.

“Kades sangat arogan dan sewenang-wenang. Sebab telah menghentikan secara sepihak tiga perangkat desanya,” ungkap Rizaly.

Dalam aksi damai ini, perwakilan warga dipersilahkan untuk masuk guna mengikuti mediasi yang di gelar di aula kantor Desa Ngenep. Dalam mediasi ini dipimpin langsung oleh Kabag Ops. Polres Malang, Kompol Sunardi Riyono.

Menanggapi hal itu, Kepala Desa Ngenep Niti Ahmad menjelaskan, pihaknya telah memberhentikan ke-tiga perangkat tersebut dikarenakan mereka telah lalai dalam tugasnya dan diduga telah menggelapkan uang untuk proses Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap (PTSL).

“Ketiga perangkat itu dua merupakan Kepala Dusun (Kasun), dan satu Kepetengan (keamanan). Mereka, yaitu Kasun Babaan bernama Supangkat, Kasun Tumpangrejo bernama Misriono, dam Imron Rosyadi,” tegasnya.

Dalam bekerja, lanjut Niti, mereka jarang masuk kerja. Yang lebih parah lagi, mereka telah diduga telah menggelapkan uang PTSL sebesar kurang lebih Rp 150 juta.

“Uang tersebut saat ini sudah di kembalikan. Sebelum memecat, saya telah memberikan teguran baik lisan dan tertulis,” jelasnya.

Sementara itu, Camat Karangploso Dyah Ekawati Nicotiana menjelaskan, untuk permasalahan ini pihaknya tidak seberapa paham. Namun, jika terbukti bersalah, pihaknya menyerahkan sepenuhnya pada instansi terkait.

“Jika bersalah, untuk pengangkatan perangkat desa akan di tangani oleh pihak Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa (DPMD), tapi jika tentang dugaan penyelewengan pihaknya akan menyerahkan sepenuhnya ke pihak Inspektorat,” pungkasnya. (yog/ted)

Apa Reaksi Anda?

Komentar