Peristiwa

Ratusan Mahasiswa Geruduk Gedung DPRD Sidoarjo

Sidoarjo (beritajatim.com) – Sekitar 500 mahasiswa dari berbagai perguruan tinggi di Sidoarjo yang tergabung dalam Solidaritas Masyarakat Sidoarjo (SMS), melakukan unjuk rasa di depan gedung DPRD setempat di Jalan Sultan Agung Sidoarjo Rabu (25/9/2019).

Aksi mahasiswa ini menolak RUU KUHP hingga UU KPK. Para demonstran memulai aksinya dengan longmarch dari parkir timur Gelora Delta Sidoarjo menuju gedung DPRD yang dijadikan titik kumpul sasaran aksi para demonstran.

Di depan gedung DPRD Sidoarjo, para perwakilan dari berbagai kelompok elemen mahasiswa, membakar keranda yang diusung dalam longmarch. Masing-masing perwakilan mahasiswa juga melakukan orasi menyampaikan tuntutan dan menolak kebijakan yang dinilai tidak berpihak pada rakyat.

Ketua DPRD Sidoarjo dan 3 wakilnya menemui demonstran di depan gedung dewan

Kata Sony, perwakilan PMII Sidoarjo mengatakan, bahwa UU KPK yang digagad anggota DPR RI telah memperlemah agenda penindakan kasus korupsi telah disahkan.

“Pelemahan terhadap KPK sama halnya memberikan ruang gerak para wakil rakyat yang menjadi pecundang dengan cara melakukan korupsi,” ucap Sony.

Faisal, salah satu perwakilan dari IMM (Ikatan Mahasiswa Muhammadiyah) Sidoarjo menambahkan, aksi turun jalan ini dilakukan karena tidak setuju dengan RUU yang tidak jelas dan tidak berpihak pada rakyat. DPR jangan sampai dipakai alat politik oleh orang-orang tertentu. “Kami di sini bergerak untuk rakyat, rancangan yang di buat oleh DPR RI itu bisa mencekik rakyat,” tandasnya.

Dalam aksi di depan gedung DPRD Sidoarjo, para demonstran juga ditemui unsur pimpinan dewan. Yakni Ketua DPRD Sidoarjo H. Usman dari PKB, Wakil Ketua l Bambang Riyoko dari PDIP, Wakil Ketua II Kayan dari Gerindra dan Wakil Ketua lll Emir Firdaus dari PAN.

Usai melakukan aksi, para mahasiswa membakar ban bekas, sejumlah peralatan karton yang di bawa dan lain sebagainya.

Di depan para mahasiswa, keemoat unsur pimpinan mengapresiasi aksi damai yang dilakukan para mahasiswa. Mereka juga mengaku sependapat dengan tuntutan para mahasiswa dan bersedia menandatangani isi tuntutan dan penolakan sejumlah RUU yang dinilau tidak pro rakyat.

Diantara kebijakan yang dicetuskan oleh DPR RI dan ditolak, yakni menolak RKUHP, menolak UU KPK, menolak RUU Pertanahan, menolak RUU Ketenagakerjaan dan mendorong pemerintah untuk mengembalikan dwi fungsi aparat (TNI dan Polri) tidak masuk wilayah sipil.

Para mahasiswa juga menuntut untuk menghentikan penangkapan dan diskriminasi aktivis di berbagai sektor sebagai asas demokrasi di Indonesia, serta mendorong pemerintah melakukan dialog dengan rakyat Papua dalam menyelesaikan persoalan diskriminasi rasial dan hak asasi manusia bagi rakyat Papua. (isa/kun)





Apa Reaksi Anda?

Komentar