Peristiwa

Ratusan Guru Istigosah di Halaman Gedung DPRD Jember

Jember (beritajatim.com) – Ratusan orang guru beristigosah di halaman gedung DPRD Jember, Jawa Timur, Rabu (15/1/2020) siang. Kedatangan mereka mengiringi perwakilan guru yang dipanggil panitia angket DPRD Jember.

Rombongan perwakilan guru dipimpin Ketua Persatuan Guru Republik Indonesia Jember Supriyono dan Wakil Ketua PGRI Jawa Timur Bambang Sumarno. Mereka dite
rima Ketua Panitia Angket Tabroni dan anggota panitia lainnya. Ia mengatakan, bahwa hasil rapat dengar pendapat dengan para guru akan melengkapi informasi yang dibutuhkan panitia angket.

Kepala Polisi Resor Jember Ajun Komisaris Besar Alfian Nurrizal juga hadir dalam pertemuan. Ia mengenakan kopiah putih.

Supriyono mengatakan kepada para guru bahwa tak ada orasi apapun. “Kita hanya berdoa kepada Allah, melakukan istigosah,” katanya sebelum masuk ke dalam ruangan.

Di dalam rapat itu, Supriyono menyampaikan sejumlah persoalan, antara lain mutasi guru dan surat penugasan untuk guru honorer.

Menurut Supriyono, Jember mengalami kekurangan guru sejak masa pemerintahan Bupati MZA Djalal, kepala sekolah mengangkat guru honorer. “Sehingga sebarannya tidak merata,” katanya.

Saat guru-guru PNS memasuki masa purna tugas, sekolah-sekolah, terutama di kawasan timur Jember, mengalami kekurangan guru. Rasio sekolah dan guru PNS adalah satu berbanding empat pada 2012. Idealnya adalah satu berbandinh sembilan guru. Jumlah sekolah dasar adalah 917 unit.

“Honor guru tidak tetap ini sesuai kemampuan sekolah. Namun mereka masuk data pokok pendidikan. Mereka wajib memiliki sertifikat pendidik. Banyak teman guru terpanggil ikut sertifikasi. Namun regulasi mensyaratkan adanya SK bupati,” kata Supriyono. Jika guru lulus sertifikasi, mereka bisa mendapat tunjangan Rp 1,5 juta.

PGRI mengirimkan surat kepada bupati untuk berdialog. Belum ada jawaban. “Tapi arus bawah menekan kami karena pendaftaran sertifikasi dibatasi waktu,” kata Supriyono.

Akhirnya pada 2018, guru-guru melakukan mogok. Namun ternyata Pemkab Jember hanya menerbitkan surat penugasan (SP) yang tidak bisa digunakan untuk sertifikasi.

Dengan SP, kewenangan kepala sekolah diambil alih Pemkab Jember. Penempatan tugas mereka diacak yang bahkan bisa di sekolah yang berbeda kecamatan dan jauh dari domisili. Jauhnya jarak rumah tak berimbang dengan honor yang rata-rata hanya Rp 300 ribu per bulan.

“Kami berharap Pemkab Jember mau menerbitkan SK agar kami bisa ikut sertifikasi guru. Kalau daerah lain bisa, kenapa Jember tidak,” kata Supriyono. [wir/but]





Apa Reaksi Anda?

Komentar