Peristiwa

Pupuk Mulai Sulit Didapat Petani, Ini Penjelasan Dinas Pertanian Bojonegoro

Bupati Bojonegoro, Anna Muawanah saat memberikan smbutan dalam penyerahan Pupuk bersubsidi.

Bojonegoro (beritajatim.com) – Para petani mulai sulit mendapat pupuk subsidi. Kelangkaan pupuk tersebut menurut Kepala Dinas Pertanian Kabupaten Bojonegoro, Helmy Elisabeth karena masa tanam yang terjadi hampir bersamaan di beberapa wilayah.

“Penyebab kelangkaan pupuk salah satu faktornya karena masa tanam yang bersamaan di hampir seluruh wilayah,” ujarnya, Sabtu (19/9/2020).

Selain itu, dari segi teknis pembelian, Dinas Pertanian juga belum siap. Pupuk subsidi tersebut, seharusnya bisa ditebus menggunakan kartu tani. Namun, saat ini pencetakan kartu tani tersebut belum selesai. Sehingga petani bisa menebus pupuk dengan cara manual.

“Kartu Tani belum selesai sampai waktu yang ditargetkan, maka petani bisa membeli pupuk secara manual dengan syarat yang berlaku,” tambahnya.

Persyaratan yang harus dilalui yaitu petani harus mempunyai rekom dari Dinas Pertanian lewat KUPT di BPP Kecamatan agar dapat diproses dengan cepat. Selanjutnya, ketua kelompok tani dapat meminta pengajuan sesuai dengan kebutuhan anggotanya ke PPL setempat lalu diteruskan ke kios distribusi terkait.

Sementara diketahui, dari jumlah 193.614 orang yang mendaftar, baru 148.281 kartu yang tercetak dan kartu yang teraktivasi sudah 31.554 namun belum ada yang terinjek. “Oleh karena itu, pihak ketiga yaitu BNI untuk segera memproses Kartu Tani agar segera dipakai oleh petani untuk membeli pupuk bersubsidi,” tegasnya.

Bupati Bojonegoro, Anna Muawanah meminta agar setiap sektor untuk fokus kepada tugas masing-masing dalam hal pendistribusian pupuk. Selain itu, jika masih ada informasi yang kurang jelas, pihaknya mengimbau agar segera datang dan menanyakan langsung kepada petugas Dinas Pertanian maupun PPL setempat.

“Kepada distributor fokus pada tugasnya, kemudian para agen juga harus fokus kepada kelompok tani, jika sudah diaktivasi lalu segera digunakan untuk mendukung roda pemerintah untuk mengontrol pedagang subsidi yang tepat guna dan tepat sasaran,” tutur Bupati. [lus/ted]





Apa Reaksi Anda?

Komentar