Iklan Banner Sukun
Peristiwa

Puluhan Warga Desa Kadungrembug Lamongan Unjuk Rasa, Tuntut Pembubaran BPD

Puluhan warga Desa Kadungrembug, Kecamatan Sukodadi, Kabupaten Lamongan, melakukan aksi unjuk rasa di halaman Balai Desa setempat, Senin (26/9/2022)

Lamongan (beritajatim.com) – Puluhan warga Desa Kadungrembug, Kecamatan Sukodadi, Kabupaten Lamongan, melakukan unjuk rasa di halaman balai desa setempat. Massa enyampaikan sejumlah tuntutannya kepada Badan Permusyawaratan Desa (BPD), Senin (26/9/2022).

Seperti aksi unjuk rasa pada umumnya, puluhan massa ini membawa poster dan selebaran yang berisi tuntutan. Mereka juga melakukan orasi di depan halaman balai desa setempat mengenai pembubaran BPD.

“BPD yang sekarang dibentuk pada masa pemerintahan kepala desa sebelumnya tanpa adanya aspirasi atau usulan dari masyarakat. Bubarkan BPD, mari bentuk BPD yang baru sesuai dengan aturan,” ujar Korlap aksi warga desa, Aditama Ardi Nugraha dalam orasinya, Senin (26/9/2022).

Tak hanya menuntut pembubaran BPD, massa ini juga menolak kehadiran Pelaksana harian (Plh) Kepala desa seperti yang ditunjuk oleh BPD. Mereka menilai, penunjukan Plh Kades tersebut dilakukan tanpa persetujuan masyarakat dan tidak sesuai aturan.

Bahkan, warga juga meminta agar Bupati Lamongan tidak menindaklanjuti surat hasil musyawarah dari BPD terkait penunjukan PLH Kades ini. “BPD mengadakan musyawarah untuk menunjuk PLH tanpa persetujuan masyarakat dan tidak sesuai aturan. Padahal, BPD adalah Badan Permusyawaratan Desa yang melaksanakan fungsi pemerintahan yang anggotanya merupakan wakil dari penduduk desa berdasarkan keterwakilan wilayah,” tegasnya.

Lebih lanjut, Aditama menjelaskan bahwa warga juga menyesalkan mengapa BPD tidak mau menandatangani surat penjamin kepala desa yang saat ini sedang ada masalah hukum. “Kenapa BPD tidak mau menandatangani surat penjamin Kepala Desa. Padahal DPR saja mau mempertaruhkan jabatan untuk menjamin bapak Kepala Desa dengan pertimbangannya. Kenapa BPD tidak mau, ada apa?,” tanya warga.

Menanggapi aksi massa yang menggeruduk balai desa, akhirnya perangkat desa dan anggota BPD setempat bersama Sekretaris Kecamatan (Sekcam) Sukodadi, Gunawan menemui mereka. Dalam kesempatan ini, Sekretaris BPD Desa Kadungrembug Sucipto mengatakan bahwa pihaknya akan menampung semua aspirasi warga untuk dimusyawarahkan bersama dengan ketua dan anggota BPD lainnya. Mengingat, Ketua BPD kali ini masih berhalangan hadir. “Aspirasi warga akan kami sampaikan untuk kami musyawarahkan,” terangnya.

Seperti diberitakan sebelumnya, Kades Kadungrembug, SN (54), sedang menghadapi persoalan hukum dan ditetapkan sebagai tersangka oleh Kejaksaan Negeri Lamongan bersama seorang pengacara abal-abal berinisial MF. Sang kades ditetapkan sebagai tersangka karena diduga melakukan penipuan dan penggelapan uang biaya pengurusan sertifikat milik 28 orang warganya.

Menurut Muhammad Ridwan, selaku Penasihat Hukum tersangka SN, kliennya tidak menikmati uang sedikitpun dari warganya tersebut. Pasalnya, uang sebesar Rp 70 juta itu diberikan kepada tersangka MF sebagai orang yang sanggup menguruskan sertifikat yang diajukan warganya.

Duduk masalahnya, tandas Ridwan, sebenarnya ada pada tersangka MF karena kades sebagai perangkat desa yang harus melayani apa yang diajukan oleh masyarakat terkait pengurusan sertifikat melalui PTSL.

“Klien saya itu mengembalikan uang tersebut pada warganya dan hanya ada 7 orang yang tidak menerima pengembalian uang itu. Kades mempercayakan kepada MF yang mengaku bisa menguruskan sertifikat sehingga uang itu semua diserahkan ke MF,” terang Ridwan. [riq/suf]

Apa Reaksi Anda?

Komentar