Peristiwa

PT. KAI Minta Pemkab Ponorogo Sewa Asetnya yang Terdampak Face Off HOS Cokroaminoto

Salah satu ruas di Jalan HOS Cokroaminoto yang mulai dilakukan pembangunan pelebaran trotoar. (Foto/Endra Dwiono)

Ponorogo (beritajatim.com) – Tercatat ada 270 meter tanah atau aset PT. Kereta Api Indonesia (KAI) di Jalan HOS Cokroaminoto Ponorogo yang terdampak proyek face off jalan tersebut. Angka tersebut muncul berdasarkan pengukuran yang dilakukan unit penjagaan aset PT. KAI Daop 7 Madiun pada hari Senin (19/4/2021).

“Berdasarkan pengukuran yang dilakukan unit penjagaan aset, total ada 270 meter tanah atau aset kami yang digunakan Pemkab Ponorogo untuk trotoar,” kata Humas PT. KAI Daop 7 Madiun, Ixfan Hendriwintoko, Rabu (21/4/2021).

Terkait hal tersebut, kata Ixfan pihaknya akan menemui Pemkab Ponorogo atau instansi terkait untuk membicarakan kejelasan aset miliknya yang terdampak pembangunan trotoar oleh Pemkab setempat. Jika Pemkab menghendaki pengalihan aset, Ia menyebut jika prosesnya tidak mudah. Sebab untuk pengalihan aset, harus berkoordinasi dengan tiga kementrian sekaligus. Yakni Kementrian Perhubungan, Kementrian Keuangan dan Kementrian BUMN. Karena selama ini aset PT. KAI berada dibawah naungan tiga kementrian tersebut.

“Kalau dalam pertemuan nanti Pemkab menghendaki pengalihan aset, prosesnya tidak mudah. Mereka harus koordinasi dengan 3 kementrian, yakni Perhubungan, Keuangan dan BUMN,” katanya.

Namun, jika Pemkab Ponorogo menghendaki proses yang lebih cepat, arahan dari PT. KAI Daop 7 Madiun, untuk pemanfaatan asetnya yang berada di Ponorogo dilakukan kerjasama atau MoU. Bisa menggunakan sistem sewa menyewa. Sistem sewa menyewa ini seperti beberapa aset yang digunakan oleh masyarakat. Pemanfaatan aset oleh masyarakat itu juga dilakukan dengan sistem Sewa.

“Kalau prosesnya pengen cepat yang dilakukan kerjasama, pemanfaatan aset oleh Pemkab dengan cara menyewa ke pihak kami,” katanya.

Ixfan menyebut jika durasi sewanya lebih dari 5 tahun, kerjasama langsung dengan PT. KAI Pusat yang berada di Bandung. Sementara untuk durasi kurang dari 5 tahun, bisa lewat PT. KAI Daop 7 Madiun. Terkait surat yang dikirim oleh Pemkab, Ixfan menyebut pihaknya masih melakukan tindaklanjut. Sebab, pihaknya tidak boleh serta merta memberikan izin. PT. KAI Daop 7 Madiun juga harus berkoordinasi dengan PT. KAI Pusat.

“Harus jelas, aset kami yang dimanfaatkan menjadi trotoar itu. Detailnya berapa meter yang akan digunakan,” pungkasnya. [end/but]


Apa Reaksi Anda?

Komentar