Peristiwa

Proyek Pembangunan Jalur Ganda II Disoal

Pembangunan jalur ganda (double track) kereta api di kawasan Sumobito, Jombang

Jombang (beritajatim.com) – Dinilai banyak terjadi penyimpangan, proyek pembangunan jalur ganda (Double Track) Kereta Api disorot LSM Transparency and Transportation Community (TC) Jawa Timur.

Bukan hanya di satu titik, mereka menyebut kecurangan yang dilakukan kontraktor pemenang dalam paket Jalur Ganda Madiun – Jombang (JGMJ)-II sepanjang kurang lebih 24 Kilometer tersebut terjadi merata di paket 1 hingga paket 8, yang membentang mulai dari Jombang sampai Mojokerto.

“Kami mendapati terjadi banyak kecurangan dalam proyek pembangunan jalur ganda JGMJ-II. Mulai dari balast, kayu bantalan, U-Ditch, hingga kompensasi pembenahan jalan akibat jalur ganda,” terang Joko Fattah Rachim,juru bicara TC, Minggu (3/5/2020).

Fatah mengatakan, pihaknya mendapati adanya ketidaksesuaian spek jenis kayu yang digunakan. Baik di jembatan maupun underpass. Dari yang seharusnya ulin atau kayu besi, diganti dengan merbahu atau bengkirei. “Seharusnya menggunakan ulin, namun diganti. Sudah begitu, kayu yang dipasang banyak yang tidak dilengkapi dengan plat S yang notabene sebagai penahan keretakan,” jelasnya.

Diakui olehnya, dalam bantalan rel kereta api menggunakan empat jenis. Mulai dari kayu ulin, kayu Jati, beton, dan bantalan besi. Khusus di proyek JGMJ-II, menggunakan kayu dan bantalan beton. “Inilah yang kami anggap mengabaikan spek, dengan mengganti jenis kayu. Belum lagi, banyak diantaranya yang sudah terpasang tanpa dilengkapi dengan plat S,” bebernya.

Selain bantalan kayu, kecurangan kontraktor juga terjadi di material balast. Hal ini nampak saat ditemui banyaknya batu utuh (bulat,red), dan yang berukuran di bawah standar. “Untuk balast kami juga menemui praktik pencampuran. Dengan banyaknya batu koral yang masih utuh, serta yang berukuran kecil yang tidak diayak terlebih dulu,” tegas Fattah.

Fatah cukup menyayangkan adanya praktik kotor tersebut. Padahal, dari total 8 paket pembangunan jalur ganda tadi, rata-rata bernilai puluhan miliar, dan bersumber dari keuangan Negara. Maka dengan adanya kecurangan yang terjadi, ia mendesak aparat penegak hukum untuk turun.

“Setiap paket pembangunan jalur ganda jumlahnya puluhan miliar. Dengan kondisi yang ada di lapangan, kami mendesak aparat penegak hukum baik dari Polri maupun Kejaksaan untuk turun,” tandasnya.

Sementara itu, saat mencoba dihubungi untuk mengklarifikasi temuan lembaga tersebut, pihak Balai Teknik Perkeretapian Wilayah Jawa Bagian Timur, melalui satuan kerjanya tidak memberikan respon. Bukan hanya melalui sambungan telepon via nomer selulernya, Bagus Dharma Bhilawa, selaku Kasatker, maupun Reza Maulana Koordinator Pengawas proyek rel ganda tidak membalas pesan WhatsApp untuk klarifikasi persoalan tersebut. [suf]

Apa Reaksi Anda?

Komentar