Iklan Banner Sukun
Peristiwa

Projo Jatim Tolak PCR Jadi Syarat Naik Pesawat

Malang (beritajatim.com) – Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat atau PPKM level 3, 2, dan 1 Covid-19 di Jawa dan Bali diturunkan. Hanya saja, dalam Surat Edaran Satgas Penanganan Covid-19 yang beredar, masih diberlakukan khusunyanya kewajiban pemeriksaan polymerase chain reaction (PCR) untuk masyarakat yang perjalanan domestik dengan menggunakan pesawat terbang, menuai banyak kritikan. Salah satunya, Relawan Pro Jokowi atau Projo.

Menanggapai tes PCR ketika akan naik pesawat terbang, Ketua Kominfo DPD Projo Jawa Timur, Azhari Hasan, menyatakan penolakan. Kata Azhari, pemerintah sejauh ini terus lakukan suksesi penanganan Covid-19 dan mengalami perbaikan serta target herd immunity sudah berjalan baik. Hal itu terlihat dari kasus aktif Covid-19 hanya 16.376 saat ini, kasus tersebut jauh dari puncak Covid-19 Juli lalu yang hampir mencapai 600.000 kasus aktif.

Menurut Azhari, berlakunya PPKM mulai 19 Oktober-1 November 2021, pemerintah kembali menerapkan aturan pembatasan. Salah satu aturan yang dilakukan penyesuaian adalah syarat perjalanan udara domestik. Sepanjang dua pekan ke depan, pemerintah tak lagi mengizinkan penggunaan tes rapid antigen sebagai syarat penerbangan. Masyarakat dalam perjalanan penerbangan domestik hanya diperbolehkan PCR Test.

“Dalam konten regulasi PPKM itu harus dilakukan kajian ulang secepatnya, banyak pihak mencurigai atas munculnya persyaratan PCR Test ini. Kami semua tidak ingin adanya aturan baru wajib PCR Test itu dipersepsikan publik bahwa ada keberpihakan pemerintah kepada penyelenggara tes-tes PCR yang saat ini menjamur dilapangan. Jangan sampai ada unsur kepentingan bisnis atau kepentingan pribadi dalam hal ini, kita berdiri tegak lurus untuk kepentingan masyarakat, masa-masa sulit dan pemulihan ekonomi seperti ini sangat munafik bila ada upaya-upaya itu,” ungkap Azhari, Sabtu (23/10/2021).

Azhari menegaskan, ada yang terkesan diskriminatif terhadap rakyat. Masa pemulihan ekonomi, masih ada regulasi yang justru membebani rakyat. Salah satunya persyaratan hasil negatif Covid-19 dengan metode PCR Test. Padahal, lanjut Azhari, rakyat sudah banyak yang tervaksinasi. Proses vaksinasi juga sudah berjalan dengan sangat baik dalam perjalanan dosis kedua untuk membentuk herd immunity bisa terlampaui akhir tahun ini.

“Jangan mengambil keuntungan ditengah pandemi. Momentum pemulihan ekonomi saat ini, jangan kemudian membebani rakyat dengan regulasi-regulasi yang tidak pro rakyat. Naik pesawat harus PCR ada kesan tidak hanya diskrimatif, tapi seperti ada kepentingan disitu. Menambah kesan di publik bahwa momentum pemulihan ekonomi justru mengambil keuntungan dibalik itu. Rakyat harus merogoh kocek lebih dalam lagi karena harus membayar beban persyaratan kalau mau terbang, kami prihatin melihat ini. Seharusnya dengan suksesi capaian vaksinasi nasional sampai Oktober ini sudah 109 Juta lebih, ada rasional dengan syarat dan ketentuan memudahkan masyarakat, bukan mencekik begini,” terang Azhari.

Ia membeberkan, PROJO Jatim berharap target capaian pemerintah terkait vaksinasi nasional, di akhir tahun 2021 ini bisa mencapai angka 70 persen. Apalagi halnitu sangat diharapkan Presiden Jokowi. Target vaksinasi, harus terpenuhi. Hanya saja, kegiatan apapun yang butuh persyaratan, hendaknya tidak membebani rakyat.

Masih kata Azhari, pemerintah seharusnya mengapresiasi transportasi udara selama ini paling ketat dan paling disiplin.

“Ayo coba lihat moda transportasi yang lain seperti tranportasi darat, justru paling longgar kan. Ayolah rasional saja, moda transportasi udara itu sebetulnya screen security nya bagus. Jangan sampai masyarakat curiga ada sisi kepentingan pribadi apalagi pemerintah dituding tidak pro rakyat wong cilik, ini jangan sampai terjadi dan ini sangat tidak memberikan mencontoh baik, manusiawi bila mencurigai ini. Karena situasi masyarakat sangat labil dalam masa pemulihan ekonomi. Bepergian kok malah dibebani yang lain, ayolah buat regulasi yang rasional yang cocok untuk rakyat, regulasi yang tidak menciptakan kondusifitas, jangan dipakai,” tutur Azhari.

Azhari menambahkan, pada aturan sebelumnya, syarat keterangan negatif Covid-19 dengan tes rapid antigen hanya berlaku untuk perjalanan udara antar bandara di Jawa-Bali. Bila penerbangan berkaitan dengan bandara di luar Jawa-Bali, maka aturannya tetap harus PCR Test.

Seiring waktu, berjalannya target vaksinasi akhir tahun ini, justru syarat PCR Test ketika naik pesawat, menjadi disamakan yakni berlaku baik untuk perjalanan di Jawa-Bali, maupun di luar Jawa-Bali, sehingga syarat tes rapid antigen menjadi dihilangkan.

“Kalaupun diperketat persyaratannya, cukup syarat tervaksin juga dibantu screen aplikasi pedulilindungi dan cukup swab antigen 1x 24 jam. Lebih flexible dan terjangkau, itu namanya rasional dan pro rakyat. Kami melihat semua kelembagaan negara dan para stakeholder sudah saling mendukung vansinasi dilapangan, penyelamatan negara dan rakyatnya hal yang esensial, saling mengingatkan dan mejaga diri baik-baik dengan prokes,” kata Azhari.

Masih kata Azhari, hal yang mengatur syarat wajib tes PCR bagi calon penumpang pesawat dengan ketentuan baru itu, tidak sejalan dengan upaya mendorong kebangkitan perekonomian nasional. “Jangan ada langkah mundur bagi upaya menuju pemulihan ekonomi di tanah air ini, harap dievaluasi untuk ketenangan rakyat,” Azhari mengakhiri. [yog/but]


Apa Reaksi Anda?

Komentar